Terbukti Merusak! Komisi XII Desak Pemerintah Cabut Izin 3 Perusahaan Tambang di Raja Ampat

JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mendukung pemerintah untuk menghentikan sementara operasional sejumlah perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dilakukan terhadap PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk.

Bukan hanya itu, ia mendesak sejumlah perusahaan lain yang turut beroperasi di kawasan Raja Ampat juga dihentikan.

Terlebih ada temuan pelanggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas perusahaan-perusahaan tersebut.

BACA JUGA:PLN Sukses Hadirkan Listrik Andal di Laga Krusial Indonesia Lawan China

BACA JUGA:Lamine Yamal Lampau Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di Usia 17 Tahun

"Saya tentu mengapresiasi langkah cepat pemerintah menghentikan operasional PT Gag Nikel, meski cuma sementara. Tapi untuk perusahaan-perusahaan lain tolong juga dihentikan, bahkan sudah layak dicabut izinnya berdasar pada temuan KLH," kata Ratna pada Sabtu, 7 Juni 2025.

Adapun, kata Ratna, tiga perusahaan lain yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran di Raja Ampat, pertama PT Anugerah Surya Pratama (ASP). 

Diketahui, PT ASP melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengolahan air limbah larian.

BACA JUGA:Promo Indomaret Terbaru Hari ini 8 Juni 2025 Edisi Akhir Pekan, Banjir Diskon Kebutuhan Dapur!

BACA JUGA:Pencairan PKH Tahap 2 2025 Kapan? Cek Besaran Nominalnya yang Cair Barengan Stimulus Pemerintah

"KLH sudah memberikan laporan pengawasan bahwa ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi," kata Ratna.

"Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi. Ini yang merusak Raja Ampat," kata lanjutnya.

Lalu, ada PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) yang merupakan perusahaan pertambangan bijih nikel yang didirikan pada Agustus 2023. 

BACA JUGA:Cek Prakiraan Cuaca Terkini Jakarta Minggu 8 Juni 2025, Awas Hujan Deras!

Sumber: