Bahlil Bantah Jokowi Terlibat Pemberian Izin Tambang di Raja Ampat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum lama ini.-Anisha Aprilia-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah adanya keterlibatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam kegiatan penambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia menjelaskan izin pertambangan itu keluar sebelum Jokowi menjabat.
"Oh, itu enggak ada. Itu 'kan izin-izinnya itu 'kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ucap Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Juni 2025.
Bahlil menjelaskan bahwa empat IUP yang resmi dicabut pemerintah diterbitkan pada periode 2004–2006, saat kewenangan pemberian izin masih berada di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.
BACA JUGA:Akhirnya, Ini Alasan Bahlil Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
BACA JUGA:Bahlil Sebut Kerusakan Pulau Piaynemo Viral di Media Sosial Adalah Hoax
BACA JUGA:Main Game Ini, Nomor WA Kamu Bisa Dapat Saldo DANA Gratis Rp345.000 Sekarang! Cek Caranya
“Yang empat IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar tahun 2004, 2006, masih rezim undang-undang yang izinnya dari daerah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa PT Gag Nikel, yang kini masih mendapat izin beroperasi, bukanlah perusahaan baru dan telah memiliki kontrak karya sejak 1972.
"Kalau PT Gag 'kan sejak 1972 kontrak karya. Sejak 1998 kontrak karyanya. Masih pada zaman Orde Baru. Jadi, enggak ada sama sekali (keterkaitan dengan Jokowi maupun Iriana-red)," tegas Bahlil.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
