Dorong Pertumbuhan 8 Persen, HKI Tekankan Percepatan Perizinan dan Regulasi Industri

JAKARTA, DISWAY.ID - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menggelar Dialog Nasional bertajuk "Optimalisasi Peranan Kawasan Industri Memperkuat Daya Saing Investasi Industri Manufaktur dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja" di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, pada Kamis, 19 Juni 2025. 

Dalam forum ini, Ketua Umum HKI periode 2025-2029 Akhmad Ma’ruf Maulana menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA JUGA:Jadi Ketum Baru HKI, Akhmad Ma'ruf Dorong Pembentukan BKIN dan Payung Hukum Kawasan Industri

BACA JUGA:Buka Jakarta Fair Kemayoran 2025, Pramono: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ma’ruf menekankan bahwa kawasan industri di Indonesia perlu dilindungi oleh regulasi yang kuat dan spesifik. 

Ia menilai saat ini kawasan industri belum memiliki aturan yang memadai untuk menopang peran strategisnya dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

"Pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi 8 Persen dalam lima tahun ke depan. Jadi kita mengundang kementerian terkait. Ini menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi kawasan industri. Kita minta adanya payung hukum yang lebih kuat, supaya ada pasal khusus di dalam Undang-Undang Perindustrian ke depan. Supaya ada jelas aturan mainnya," ujar Ma’ruf.

Menurutnya, jika 120 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia digabungkan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi besar yang harus ditopang dengan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Ma’ruf mengungkapkan bahwa kawasan industri saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan dalam proses investasi, mulai dari tingginya biaya energi seperti gas, lambannya proses perizinan, hingga birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga.

BACA JUGA:Jawab Tantangan Industri, Pertamina Lubricants Memperkenalkan ILM 2.0

"Kalau siap tidak siap, dari awal kita yang menyambut sendiri industri yang kita bawa ke Indonesia. Cuma regulasinya yang tidak mendukung. Ada yang biaya tinggi, termasuk gas, dan lambannya perizinan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)," ujarnya.

HKI, lanjut Ma’ruf, telah berdialog dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN, serta akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembahasan selanjutnya. 

Hasil dari diskusi ini kata Ma'ruf akan dirangkum dan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk masukan kebijakan.

Lebih lanjut, salah satu prioritas Ma’ruf sebagai Ketua Umum HKI adalah mendorong percepatan perizinan investasi. 

Sumber: