Nota Diplomatik Dubes Saudi soal Haji 2025: Kemenag Tegaskan Sudah Tuntas Dibahas dan Disepakati

“Alhamdulillah bisa kita tangani pada awal Mei di mana dalam satu pesawat ternyata ada beberapa jemaah yang berbeda Syarikah,” sebut Hilman.

“Ini sempat ramai, lalu kami jelaskan. Kami tentu tidak bisa juga membiarkan pesawat itu kosong karena ada orang yang sakit atau meninggal... Ketika temen-temen di lapangan masih memungkinkan untuk bisa mengganti, maka mereka akan menggantikan dengan penumpang berikutnya,” papar Hilman.

2. Pergerakan Jamaah dari Madinah ke Makkah

Perbedaan konfigurasi Syarikah menyebabkan sejumlah jamaah dari satu kloter harus diberangkatkan menggunakan moda transportasi berbeda.

“Kita sudah komunikasikan itu ke Kementerian Haji. Kita sudah sampaikan ke Syarikahnya. Jadi itu sudah disepakati. Tidak mungkin kita membawa orang dari Madinah ke Makkah tanpa ada kesepakatan dari lembaga terkait, Kemenhaj maupun Syarikah,” lanjut Hilman.

3. Penempatan Jamaah di Hotel Makkah

Beberapa jamaah berpindah hotel demi berkumpul dengan keluarga atau kloter besar meskipun berbeda Syarikah.

“Ini yang disebut sebagai penempatan yang tidak sesuai. Tapi kami sampaikan dan itu menjadi bahan diskusi kami setiap hari dengan Kementerian haji dan Syarikah penyedia layanan. Jadi kalau mayoritas jemaahnya menempat hotelnya dengan benar sesuai dengan Syarikahnya,” tegas Hilman.

“Tugas dan fungsi kita sebagai penyelenggara haji adalah menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lapangan. Alhamdulillah dengan koordinasi dan dukungan pemerintah Saudi yang solid dan baik, semua bisa teratasi, termasuk pada saat puncak haji,” ucapnya lagi.

4. Kesehatan Jamaah Lansia dan Risti

Jumlah jamaah lansia dan berisiko tinggi menjadi perhatian utama otoritas Saudi, termasuk peringatan agar tidak memaksakan ibadah sunnah.

“Ini juga menjadi catatan peringatan bagi mitra kita di KBIHU dan para pembimbing untuk jangan terlalu memaksakan ibadah sunah terlalu sering, terlalu banyak, kepada jemaah dengan kondisi khusus (lansia/risti) semacam itu,” kata Hilman.

“Harapan dari Kemenhaj melalui Nota Diplomatik itu adalah proses seleksi jemaah lebih ketat, termasuk untuk keluarga jamaah agar jangan merelakan anggota keluarga dengan kondisi yang berat harus pergi ke sini,” sambungnya.

5. Penyembelihan Hewan Dam

Masih ada jamaah yang menyembelih dam di luar skema resmi Adahi, karena sudah terlanjur berkomitmen dengan pihak lain di Indonesia atau mukimin di Saudi.

"Kita sudah berdiskusi banyak tentang itu. Kami juga sampaikan kebijakan kita sejak sebulan yang lalu kepada Kerajaan, bahwa di Indonesia masih ada yang memungkinkan untuk menyembelih dam di Tanah Air melalui Baznas," sebut Hilman.

"Mungkin di situ ada masalah lain, misalnya harga terlalu tinggi melalui Adahi. Kita sampaikan pada Kerajaan," sambungnya.

Hilman menekankan bahwa ke depan, pembayaran dam sebaiknya menjadi bagian dari kebijakan pembiayaan haji, agar dapat dikendalikan secara resmi.

Ia berharap agar klarifikasi ini menjadi penyejuk bagi publik dan menutup polemik terkait nota diplomatik tersebut. (*)

Sumber: