ITDP dan Kemenhub Luncurkan Hasil Studi Reformasi dan Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan

• Komitmen pendanaan awal dan insentif fiskal (mis. potongan biaya hingga 50% untuk bus listrik)

• Intervensi non-fiskal seperti bulk procurement dan model leasing

BACA JUGA:BRICS Semakin Menguat, Kadin Soroti Kemungkinan Hal Ini

BACA JUGA:Performa Chery C5 dengan Dual-Clutch Transmission dan Safety Fitur yang Lengkap

Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang menjelaskan lima poin penting dari studi. Pertama, implementasi penuh bus listrik di tiga kota—Pekanbaru, Surabaya dan Surakarta--berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 66,67% pada tahun 2040 dibandingkan dengan skenario Business-as-Usual.

Kedua, penggunaan bus listrik yang dikombinasikan dengan perubahan model kontrak di tiga kota tersebut berpotensi menurunkan kebutuhan subsidi per bus hingga 30%, dibandingkan dengan penggunaan bus konvensional. 

“Ini membuktikan bahwa elektrifikasi transportasi publik adalah langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan efisiensi biaya yang signifikan, 

Sehingga memperkuat daya saing dan keberlanjutan sistem layanan transportasi secara keseluruhan,” ujar Gonggom.

Ketiga, ITDP mengestimasi target elektrifikasi penuh di Pekanbaru, Surabaya dan Surakarta membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Kebutuhan pengadaan bus listrik dan infrastuktur pengisian daya di ketiga

BACA JUGA:Perang Iran-Israel Semakin Memanas, Ekonom: Perdagangan Terancam

BACA JUGA:Percepat Evakuasi, Kemlu Pulangkan WNI dari Iran Secara Bertahap

kota diperkirakan mencapai Rp2,45 triliun hingga 2036. Namun, investasi ini dapat menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi, seperti pengurangan kasus penyakit pernafasan. 

Estimasi BCR (Benefit-Cost Ratio atau Rasio Manfaat-Biaya) di ketiga kota menunjukkan hasil positif antara 1,38 hingga 2,17, yang berpotensi mengurangi 745 kasus tuberkulosis dan pneumonia hingga 2040 melalui elektrifikasi transportasi publik.

Keempat, elektrifikasi transportasi publik masih memerlukan dukungan fiskal dan kepastian regulasi dari pemerintah pusat, terutama untuk memastikan ketersediaan armada yang memadai di setiap kota dengan cakupan layanan dan headway yang optimal. 

Kepastian komitmen penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB untuk angkutan umum perkotaan juga perlu ditegaskan secara nasional.

Sumber: