Minta BPOM Dibubarkan oleh Prabowo, Nikita Mirzani Dikritik Taruna Ikrar

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan oleh selebriti Nikita Mirzani, secara terbuka meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dibubarkan.

Nikita Mirzani menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja BPOM, menuduh lembaga tersebut tidak efektif dalam menjalankan tugasnya mengawasi peredaran skincare berbahaya, dan makanan di Indonesia imbas dari huru-hara dengan Reza Gladys.

"Lantas, kemana BPOM? Badan Perlidungan konsumen nasional, ayo bergerak lindungi masyarakat dan konsumen bukan malah diam saja atau jangan-jangan ikut andil melindungi para mafia produk skincare yang berbahaya," ujar Nikita.

BACA JUGA:Komisi III DPR Dorong Kejagung Lakukan Penyadapan demi Tegakkan Hukum, Singgung Kasus Harun Masiku

BACA JUGA:Judol Masih Menjamur Dimana-mana, Komdigi Ungkap Sudah jadi Tantangan Sosiokultural

Pernyataan ini muncul di tengah maraknya pemberitaan terkait temuan produk skincare berbahaya yang tidak memenuhi standar yang masih beredar di pasaran, memicu kekhawatiran masyarakat akan keamanan konsumsi.

Namun, permintaan untuk membubarkan lembaga sekelas BPOM dinilai terlalu ekstrem dan tidak proporsional.

Menanggapi hal ini, Kepala BPOM Prof. Dr. Taruna Ikrar, MD, PhD, dengan tegas menyatakan keberatannya terhadap kritikan Nikita Mirzani minta BPOM dibubarkan.

Menurutnya, BPOM adalah lembaga krusial yang memiliki peran vital dalam melindungi kesehatan masyarakat.

"Tidak boleh seenaknya begitu! BPOM itu lembaga negara yang sangat penting, fungsinya fundamental untuk memastikan obat-obatan, makanan, dan kosmetik yang kita konsumsi aman. Membubarkan BPOM sama saja dengan membahayakan kesehatan jutaan rakyat Indonesia," ujar Prof. Taruna Ikrar saat dihubungi awak media.

BACA JUGA:Natalius Pigai Pastikan Revisi UU HAM Masuk Prolegnas Jangka Panjang

BACA JUGA:Perebutan Kursi Ketum PSI Makin Seru: Bro Ron Jadi Pesaing Terkuat Kaesang, Dukungan Jokowi Masih Jadi Kunci?

Prof. Taruna mengakui bahwa setiap lembaga pasti memiliki kekurangan dan perlu terus berbenah.

Namun, ia menekankan bahwa kritik harus bersifat konstruktif dan diarahkan pada perbaikan kinerja, bukan pembubaran.

Sumber: