Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Gerindra Pilih Wait and See: Tak Mau Gegabah!

Menurut Aria, langkah tersebut juga untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.

Dia menyebut, setiap lima tahun sekali, Komisi II selalu mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait pemilu sebagai bagian dari penyempurnaan demokrasi nasional. 

Evaluasi itu, lanjut Aria, bisa bermuara pada perubahan, penambahan, maupun amandemen Undang-Undang Pemilu. 

"Demokrasi memang tidak bisa langsung sempurna, tapi harus terus diperbaiki dari satu pemilu ke pemilu berikutnya," tegas Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan.

BACA JUGA:Chelsea Gaet 'Bakat Terbaik Brasil Sejak Neymar', Maresca Ungkap Perekrutan Selanjutnya

BACA JUGA:Gas LPG 3 Kg Bakal Satu Harga, Pedagang Gorengan: Harapannya Harga Lebih Murah dan Stabil!

Menanggapi dinamika putusan MK, Arya Bima mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI juga tengah mengkaji model pemisahan pemilu secara horizontal dan vertikal. 

"Pemisahan secara horizontal misalnya, membagi antara pemilu eksekutif dan legislatif. Pemilu eksekutif bisa dilakukan serentak mencakup pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Pilkada Provinsi serta Kabupaten/Kota," urainya.

"Sedangkan pemilu legislatif meliputi pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, dilakukan dalam waktu yang juga serentak tapi berbeda tahunnya," sambung legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Lebih lanjut, Aria menuturkan dalam pemisahan secara vertikal, pemilu tingkat pusat seperti Pilpres, DPR RI, dan DPD dilakukan serentak terlebih dahulu.

Disusul pemilu daerah mencakup Pilkada serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di waktu yang berbeda.

BACA JUGA:Yusril Tegaskan: Hubungan dengan Brasil Harus Dijaga, Belum Terima Nota Diplomatik Terkait Juliana Marins

BACA JUGA:Perkuat Koneksi dan Dorong Inovasi Bisnis Untuk UMKM, Masyarakat dan Startup, Oxygen.id Gelar Talkxygen

"Karena pengalaman kemarin, tumpang tindih antara Pilkada dengan Pileg dan Pilpres menghasilkan ekses yang cukup besar, bahkan muncul istilah Pilkada rasa Pilpres. Dampak kemenangan di Pilpres pun turut memengaruhi koalisi politik dalam Pilkada," papar Aria.

Terakhir, dia menambahkan, Komisi II juga sempat mempertimbangkan gagasan untuk mendahulukan Pilkada dan pemilihan DPRD sebelum pemilu nasional. 

Sumber: