Ini Alasan Kenapa Gibran Dipilih Bertugas ke Papua, Benarkah Perintah Prabowo?

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah jika yang menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua adalah Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan hal itu telah tertuang dalam UU Otonomi Khusus Papua di mana, dalam UU tersebut percepatan pembangunan Papua itu dipimpin oleh Wakil Presiden.

"Jadi sebenarnya di dalam, ada undang-undang otonomi khusus Papua yang disitu secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah di koordinatori, diketuai oleh wakil presiden," kata Pras saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu, 9 Juli 2025.

"Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang bergembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh wakil presiden," lanjut dia.

BACA JUGA:Saat Politisi PDIP Doakan Gibran Bisa Lama di Papua

Saat ditanya apakah Gibran akan berkantor di Papua, Politikus Partai Gerindra ini pun mengatakan memang sudah ada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura sebagai kantor operasionalnya.

Pras menyebut kantor tersebut dibawah naungan Kementerian Keuangan.

"Ga (harus berkantor), kalau berkenaan dengan masalah kantor Jadi tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini kementerian keuangan, ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Jadi bukan berarti Bapak wakil presiden akan berkantor di Papua," jelas dia.

BACA JUGA:Tanggapi Isu Gibran Berkantor di Papua, PDIP: Nah Mending di Sana, Mungkin Lebih Bermanfaat

Meski demikian, ia mengatakan tak menutup kemungkinan Gibran akan melakukan rapat koordinasi di Papua.

"Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga," imbuhnya.

Soal penanganan masalah di Papua, Pras mengatakan saat ini sudah dibentuk badan atau satgas untuk operasional di lapangan.

"Inilah yang kalau ada istilah berkantor di Papua atau beraktivitas lebih banyak di Papua nantinya akan tim Satgas atau tim badan percepatan inilah yang ada di sana," jelasnya.

BACA JUGA:Kunker ke Sejumlah Negara Selama 2 Minggu, Prabowo Titip Pesan ke Gibran dan Dasco

Sumber: