KPK Amankan 7 Orang dalam OTT di Sultra, Terkait Korupsi Dana Alokasi RS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tiga lokasi pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dalam operasi senyap tersebut, KPK sudah mengamankan 7 orang-Disway.id/Ayu Novita-
JAKARTA, DISWAY.ID -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tiga lokasi provinsi Sulawesi Tengah (Sultra) pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK sudah mengamankan 7 orang terkait Korupsi dana alokasi Rumah Sakit (RS).
“Benar bahwa hari ini kami dari Kedeputian Penindakan melakukan tangkap tangan di beberapa tempat di daerah Sulawesi Tenggara, kemudian di Jakarta dan yang masih berlangsung di Sulawesi Selatan,” ujar Asep saat dikonfirmasi, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis, 7 Agustus 2025, malam.
BACA JUGA:Diperiksa KPK hingga 9 Jam, Nadiem Makarim: Alhamdullilah Lancar
BACA JUGA:Amarah Susi Pudjiastuti Meledak Rapat KJA Pangandaran: Ini Gila, Secara Peraturan Sudah Salah!
Asep menyatakan tim penindakan beserta pihak-pihak yang diamankan di Jakarta dan Sulawesi Tenggara sudah tiba di Kantor KPK.
"Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 lokasi ya, tapi yang sudah sampai di sini yaitu tim yang di Jakarta dengan kita membawa atau mengamankan 3 orang, kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kita mengamankan 4 orang," tutur Asep.
"Jadi. yang sudah ada berarti 7 orang sampai saat ini," sambungnya.
Asep menjelaskan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi peningkatan kualitas, atau status rumah sakit dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kemudian perkaranya terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAk pembangunan RS, peningakatan kualitas atau status RS," imbuhnya.
Asep menambahkan para pihak yang diamankan tersebut terdiri dari pihak swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
BACA JUGA:Polemik Beras Oplosan, Pemerintah Diingatkan Jangan Asal Tarik dari Pasar!
BACA JUGA:Bukti Proses Hukum Berjalan, Natalia Rusli Terima SP2HP dari Polres Gianyar
“Ya, penyelenggaranya nanti. Tadi saya belum cek ya, tapi yang jelas pasti ada. Pasti ada karena ini kan konsepnya penyuapan ya, dari swasta ke penyelenggara negara,” ucap Asep.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
