Soal Pegawai BUMN Terima BSU, DPR: Tolong Verifikasi Data yang Baik

BACA JUGA:Satu Tersangka Kasus Kematian Prada Seorang Perwira, Pangkatnya Letda!

BACA JUGA:Punya 14 Ribu Ha HCV, PalmCo Beberkan Langkah Jaga Spesies Langka

Dimana, lanjut Dia., koordinasi antar kementerian selalu didasarkan pada data yang mutakhir untuk pengambilan keputusan kebijakan.

"Biasanya waktu saya menjadi Menko, Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut berdasarkan data yang terbaru itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan dirubah, diganti, atau diperbaiki, atau dievaluasi dan lain-lain sebagainya. Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya," jelasnya.

Temuan PPATK soal BSU Perlu Tindak Lanjut Serius

Sebagai informasi, BSU merupakan bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah tertentu dan terdampak pandemi atau kondisi ekonomi tertentu. 

Temuan bahwa ada pegawai BUMN yang seharusnya tidak memenuhi kriteria penerima justru menerima bantuan ini menunjukkan adanya celah dalam verifikasi data penerima.

BACA JUGA:Gulkarmat Resmi Buka Lowongan 1.000 Petugas Damkar, Cek Syaratnya di Sini

BACA JUGA:Viral Video Gibran Tak Salami AHY, Puan: Jangan Berspekulasi, Berpikirlah Positif

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa data tersebut diperoleh setelah mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para penerima BSU dengan aktivitas transaksi digital.

Dari sisi profesi, data juga menunjukkan kejanggalan. Pasalnya, dalam bank tercatat 27.932 penerima BSU berstatus sebagai pegawai BUMN.

Selain itu, ada 7.479 penerima BSU yang berprofesi sebagai dokter dan lebih dari 6.000 orang berstatus sebagai eksekutif atau manajer.

"Status ini perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos melalui ground checking, apakah mereka memang masih layak menerima bansos atau tidak," katanya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis 7 Agustus 2025.

Sumber: