Penambahan 6 Kodam Dilakukan Bertahap, DPR: Berdasar Keamanan, Bukan Kepentingan Politik

BACA JUGA:Bupati Bogor Lanjutkan Rangkaian HUT ke-80 RI Dengan Gebyar Pelayanan Publik Terpadu Di Cibungbulang

BACA JUGA:Akun yang Fitnah Prada Lucky Punya Kelainan Seksual Minta Maaf: Ngaku Salah ke Serma Christian Namo

"Bahkan saya dapat informasi, semula sekarang ini, anggaran untuk TNI itu 0,87 PDB. Nanti mungkin di sekitar di atas satu. Mungkin bisa satu setengah," ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa kesejahteraan prajurit dan pengadaan alutsista tetap menjadi prioritas. 

"Tidak. Jadi alutsista itu yang pertama itu sumber daya manusia dulu. Nah anggarannya bertambah, tetapi personil itu diutamakan," katanya.

TB Hasanuddin menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme TNI. Hal itu karena adanya kritik masyarakat sipil mengenai kemungkinan terganggunya kehidupan warga akibat banyaknya kantor atau pos militer baru.

BACA JUGA:Rayakan HUT RI ke-80, Pelindo Gelar Layanan Kesehatan, Edukasi, dan UMK

BACA JUGA:Manchester United Luncurkan Jersey Ketiga 2025-2026: Desain Klasik Terinspirasi 'Kung Fu' Eric Cantona

"Saya kira begini ya. Pengembangan pasukan itu harus benar-benar murni sebuah pengembangan kemampuan militer. Kita harus tetap bertahan. Jangan sampai militer menjadi kembali setback seperti di era Orde Baru. Itu saja," paparnya.

"Kita harus pertahankan bahwa memang prajurit TNI itu benar-benar prajurit profesional, prajurit nasional, tidak berbisnis dan tidak berpolitik praktis," sambungnya.

TB Hasanuddin menekankan bahwa penambahan struktur militer ini adalah respons terhadap tantangan dan ancaman ke depan, bukan semata-mata pembesaran organisasi. 

"Bahwa organisasi militer itu tidak berdasarkan pada keuntungan, profit. Tetapi berdasarkan pada ancaman dan tantangan mendatang. Ancaman ya. Ancaman lebih gede, maka kita butuh postur TNI yang lebih gede," tutupnya.

Sumber: