Sudewo Orang Kuat? Upaya Pelengseran Bupati Pati Sulit

PATI, DISWAY.ID-- Gelombang protes di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, masih memanaskan suhu politik setempat. Ini seiring tuntutan masyarakat yang tergabung dalam gerakan “Save Pati” agar Bupati Sudewo mengundurkan diri.

Demo besar-besaran di Alun-alun Pati, yang diikuti ribuan warga dan sekitar 5.000 santri, telah terjadi pada 13 Agustus 2025. Bahkan berujung ricuh dengan aksi pelemparan sandal dan botol air mineral ke arah Sudewo.

Meski kebijakan kontroversial kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen telah dicabut, kemarahan publik belum mereda.

BACA JUGA:Mendagri Soal Isu Pemakzulan Bupati Sudewo: Kita Ikuti Saja Itu

Sampai saat ini, gerakan pelengseran Bupati Pati berlanjut. Termasuk, di media sosial, riuh tuntutan tersebut. 

Ditambah lagi, sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan suap proyek perkeretaapian yang menyeret nama Sudewo semakin memperumit posisinya.

Namun, proses pemakzulan bupati yang sebenarnya sudah diamini DPRD Pati dengan menggunakan hak angket, dinilai tidak mudah.

Ada sejumlah hambatan hukum, politik, dan dinamika sosial menghadap upaya pemakzulan sang bupati.

Latar Belakang Protes dan Kebijakan Kontroversial

Krisis ini bermula dari kebijakan kenaikan PBB-P2 yang diumumkan pada Mei 2025, yang memicu kemarahan warga karena dianggap memberatkan, terutama bagi petani dan nelayan.

Sudewo beralasan kenaikan ini diperlukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan RSUD RAA Soewondo, karena tarif PBB tidak naik selama 14 tahun.

BACA JUGA:Nasib Sudewo Pasca Didemo, Gerindra Beri Peringatan, KPK Bidik Namanya

Selain itu, kebijakan mengubah jadwal sekolah dari enam menjadi lima hari juga menuai protes, terutama dari kalangan santri yang menilai hal ini mengganggu pendidikan agama di madrasah dan TPQ.

Puncak ketegangan terjadi ketika Sudewo menantang masyarakat untuk mengerahkan 50 ribu pendemo, dengan pernyataan “tidak gentar” dan akan “terus maju.”

Pernyataan ini dianggap arogan, memicu eskalasi protes. Pada 5 Agustus 2025, Satpol PP Pati membubarkan posko donasi logistik untuk demo secara represif, yang semakin memanaskan situasi.

Sumber: