Sudewo Orang Kuat? Upaya Pelengseran Bupati Pati Sulit

Sebagai kader senior Partai Gerindra, Sudewo mendapat dukungan kuat dari partainya, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, hanya meminta Sudewo mendengar aspirasi masyarakat tanpa menyebut pemberhentian.

Prabowo, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, meminta situasi di Pati diselesaikan tanpa mengganggu perekonomian lokal. Koalisi besar yang mengusung Sudewo di Pilkada 2024 (Gerindra, PKB, NasDem, PSI, Golkar, Gelora, Perindo, PKN) dengan 53,53% suara juga menjadi benteng politiknya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Mendagri Tito Karnavian lebih fokus meredakan konflik, menunjukkan preferensi menjaga stabilitas.

Respons Publik dan Dinamika Sosial

Meski kebijakan kontroversial telah dicabut, warga Pati tetap menuntut pengunduran diri Sudewo, karena merasa kehilangan kepercayaan.

Pernyataan “arogan” Sudewo dan aksi represif Satpol PP memperburuk citranya. Di media sosial, sentimen negatif menguat, dengan unggahan di X menyebutkan demo diikuti hingga 150 ribu warga (meski belum terverifikasi) dan spekulasi bahwa tekanan pemakzulan terkait sorotan KPK. Namun, Sudewo masih memiliki basis pendukung dari 419.684 pemilih di Pilkada 2024, terutama yang mendukung proyek infrastrukturnya.

BACA JUGA:KPK Pastikan Penanganan Kasus Suap DJKA yang Libatkan Sudewo Tetap Berlanjut

Maman Imanulhaq menilai aksi warga Pati sebagai contoh demokrasi yang sehat. “Perjuangan rakyat menjadi semangat bagi proses demokrasi yang berdaulat, meskipun tanpa saluran resmi,” ujarnya.

Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi untuk mencegah miskomunikasi yang memicu konflik.

Mengapa Sudewo Sulit Dilengserkan?

1. Prosedur Hukum yang Rumit: Pemakzulan membutuhkan bukti pelanggaran berat, yang saat ini lemah karena kebijakan telah dicabut dan status KPK hanya saksi.
2. Dukungan Politik Kuat: Dukungan Gerindra dan koalisi besar menjadi benteng politik.
3. Minimnya Bukti Konkret: Tidak ada pelanggaran hukum yang berkelanjutan setelah pencabutan kebijakan.
4. Fokus Stabilitas: Pemerintah pusat dan daerah ingin menjaga stabilitas menjelang Hari Kemerdekaan 2025.
5. Waktu Jabatan: Sudewo baru menjabat sejak Februari 2025, sehingga DPRD cenderung memberikan kesempatan perbaikan.

Apa Selanjutnya?

Posisi Sudewo tetap tertekan oleh aksi masyarakat, pansus DPRD, dan sorotan KPK. Namun, tanpa dakwaan resmi atau pelanggaran hukum yang terbukti, pemakzulan sulit terealisasi dalam waktu dekat.

Gubernur Ahmad Luthfi dan Mendagri Tito Karnavian terus memantau situasi, dengan harapan dialog dapat meredakan konflik.

Sementara itu, dinamika di media sosial dan potensi temuan baru KPK bisa mengubah arah tekanan terhadap Sudewo.

Apakah ia akan bertahan hingga akhir masa jabatan atau terpaksa mundur? Situasi di Pati menjadi ujian penting bagi demokrasi lokal dan integritas kepemimpinan.

BACA JUGA:Merdeka Pendidikan: Mimpi Panjang yang Mulai Nyata

Sementara Sudewo menyatakan tetap bertahan sebagai bupati meski dituntut mundur.

Sumber: