KPK Tahan Dirut INHUTANI V Atas Dugaan Suap Pengelola Kawasan Hutan

Jumat 15-08-2025,05:33 WIB

Reporter: Ayu Novita|

Editor: Fandi Permana

KPK Tahan Dirut INHUTANI V Atas Dugaan Suap Pengelola Kawasan Hutan

KPK resmi menahan Direktur Inhutani V Dicky Yuana sebagai tersangka suap sektor kehutanan dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan-Disway.id/Ayu Novita-

JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dan menahan Direktur Utama Inhutani V, Dicky Yuana sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan dalam kasus suap sektor kehutanan dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihakya menggelar OTT pada Rabu, 13 Agustus 2025 di empat lokasi berbeda.

Di Jakarta, KPK menangkap enam orang yakni, Direktur Utama PT. INHUTANI V, Dicky Yuana Rady, Komisaris PT. INHUTANI, Raffles; Direktur PT Paramitha Mulia Langgeng (PML) Djunaidi; dari SB Group, Joko; serta Staf PT PML Arvin dan Surdirman.

KPK juga menangkap Staf Perizinan SB Gorup Aditya di Bekasi. Kemudian di Depok, KPK menangkap mantan Direktur PT INHUTANI Bakrizal Bakri, dan di Bogor, KPK menangkap Sekretaris Djunaidi bernama Yuliana.

Namun, KPK hanya menahan menahan dua orang lainnya selain Dicky, yakni Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng dan Staf Perizinan SB Grup, Aditya.

"KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Kemudian KPK menaikkan perkara ini ke tahan penyidikan dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 14 Agustus 2025.

PT INHUTANI memiliki hak areal yang berlokasi di Provinsi Lampung seluas kurang lebih 56.547 hektare.

Dari total sana, di antaranya dikerjasamakan dengan PT PML melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang meliputi wilayah: register 42 (Rebang) seluas sekitar 12.727 hektare, register 44 (Muaradua) seluas 32.375 hektare, dan register 46 (Way Hanakau) seluas 10.055 hektare.

PT PML disebut tidak melakukan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode 2018-2019 senilai Rp2,31 miliar.

Kemudian, bukan hanya itu tapi juga pinjaman dana reboisasi Rp500 juta per tahun, serta belum memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada PT INHUTANI per bulannya.