Kementerian ATR-BPN Imbau Masyarakat Waspada Terkait Hoaks 'BPN Tanah Gratis'

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk waspada terkait hoaks "BPN Tanah Gratis" yang beredar di platform TikTok.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan agar masyarakat berhati-hati terhadap akun media sosial yang tidak jelas sumbernya.

BACA JUGA:Nafa Urbach Dukung Kenaikan Gaji DPR Rp50 Juta Alasan Tidak Dapat Rumah Dinas, Curhat Bintaro ke Senayan Macet

BACA JUGA:Nomor Kamu Bisa Klaim Saldo DANA Gratis Rp133.000 Hari Ini dari Fitur DANA Kaget, Caranya Praktis dan Mudah!

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan agar masyarakat berhati-hati terhadap akun media sosial yang tidak jelas sumbernya. 

"Kami melihat banyak sekali akun TikTok @bpn_tanahgratis beredar. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh dengan akun media sosial tidak resmi yang menyebarkan klaim seperti 'BPN Tanah Gratis'," ujarnya kepada awak media, Selasa, 19 Agustus 2025.

"Informasi dan layanan resmi hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian, yakni situs atrbpn.go.id dan akun media sosial resmi kami," tegas Harsion. 

Belakangan beredar informasi di platform TikTok mengenai akun yang menyebarluaskan hoaks "BPN Tanah Gratis". 

BACA JUGA:Netanyahu Meradang! Sebut Australia Khianati Israel Gara-Gara Sikap Baru soal Palestina

BACA JUGA:Nkunku Hampir Cabut dari Chelsea, MU Serius Incar Bintang Muda Inggris Ini

Akun tersebut mengunggah video yang mengklaim adanya layanan pembuatan sertipikat tanah dan layanan balik nama tanah secara gratis hanya dengan mengklik tautan "daftarsekarang-v11.infokuresmidotcom" pada bio akun tersebut. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. 

Tak ada program resmi yang menawarkan sertipikasi maupun balik nama tanah secara gratis, seperti yang disampaikan akun tidak resmi tersebut.

Harison menegaskan, konten menyesatkan yang beredar bukan hanya menimbulkan kebingungan. Tetapi berpotensi disalahgunakan untuk tujuan penipuan. 

Sumber: