DPR: Negara Harus Ambil Alih Kendali Pangan, Jangan 97 Persen Dikuasai Swasta

JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, mengkritisi arah kebijakan anggaran yang disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI. 

Adapun fokusnya pada sektor kedaulatan pangan, yang dinilainya masih belum sepenuhnya mencerminkan keseriusan negara untuk menjadikan pangan sebagai prioritas strategis nasional.

BACA JUGA:Komisi III Didesak Bentuk Panjasus Kasus Zarof Ricar: Usut Dugaan Keterlibatan Jampidsus Febrie!

BACA JUGA:Wamenkop: Komunitas Agroforestri Jadi Kunci Penting Dukung Penguatan Koperasi Desa Merah Putih

"Pertama membaca dan sekaligus mendengarkan dan menganalisa angka pernyataan sikap yang kemarin disampaikan oleh Presiden di sidang tahunan MPR, kita menyaksikan seolah-olah kemarin itu Presiden itu seperti menyampaikan satuan tiga anggaran sampai detail sekali urusan berkaitan dengan pangan yang langsung di situ adalah 164,5 triliun," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu 20 Agustus 2025.

Ia menegaskan bahwa anggaran pangan dalam APBN seharusnya mencapai 10%, atau sekitar 370 triliun, dari total belanja negara jika pemerintah benar-benar serius soal kedaulatan pangan.

"Kalau 10% berarti 3.700 triliun minimal 370 triliun anggaran untuk sektor pangan dari 2026," katanya. 

Namun menurutnya, anggaran yang dilaporkan mitra Komisi IV hanya sebesar 0,18%, atau kurang dari 50 miliar, untuk sektor pertanian secara luas.

Riyono juga mengakui adanya peningkatan alokasi anggaran yang diumumkan oleh Presiden, namun ia menyebut bahwa dari sisi persentase belum sampai 5%.

BACA JUGA:Sulitnya Bersihkan Tambang Ilegal Dibongkar Mahfud MD: Aparat Hingga Oknum Pemda dan Pusat Ikut Bermain

BACA JUGA:Paulo Dybala ke Boca Juniors, Roma-United Sepakati Transfer Paling Aneh!

Meski begitu, ia menganggap ini sebagai indikasi adanya political will dari Presiden.

"Tapi ada kenaikan yang menurut saya ini berarti ada political will dari Presiden berkaitan dengan masalah kebijakan pangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Riyono menyampaikan bahwa jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, maka dibutuhkan anggaran sekitar 800 triliun. 

Sumber: