Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK
Pemerintah meminta pengelola platform media sosial untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi-informasi yang tidak benar termasuk disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). -dok disway-
“Kita tidak ingin diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” tutupnya.
Angga pun mengajak seluruh masyarakat, termasuk media untuk bersama-sama menjaga dan melakukan verifikasi terhadap informasi-informasi yang beredar.
BACA JUGA:Sebanyak 350 Aduan ke KPK dari Masyarakat Pati, Sadewo : Saya Istikamah
“Kita juga gak mau diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” tutupnya.
Menyoal Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengapresiasi media-media arus utama yang sudah memiliki kanal cek fakta.
Menurut Hasan, semakin banyak media yang memperkenalkan cek fakta, maka semakin mudah menghalau isu atau konten DFK di masyarakat.
"Kita apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK," ujarnya.
BACA JUGA:Bahlil Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo Terkait Pengganti Immanuel Ebenezer Sebagai Wamenaker
BACA JUGA:AION dan Hyptec, Senjata GAC Indonesia Gebrak Pasar EV Tanah Air
Hasan juga mendorong media mainstream yang belum memiliki konten cek fakta untuk menciptakannya.
PCO berharap media massa juga sama-sama ikut menjernihkan informasi yang beredar di masyarakat.
"Karena kalau tidak, masyarakat kita lama-lama akan terjerumus pada istilah KJR (knee-jerk reaction)," kata Hasan.
KJR adalah situasi ketika kecepatan informasi sering ditangkap pemengaruh atau influencer tanpa berpikir panjang.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
