Ucapan Deddy Sitorus 'Rakyat Jelata' Bikin Gaduh, Mahasiswa Hindu Desak PDIP Beri Sanksi

JAKARTA, DISWAY.ID - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melalui Ketua PD KMHDI Jakarta, Marselinus, mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan salah satu kadernya, Deddy Sitorus. 

Desakan ini muncul menyusul pernyataan kontroversial Deddy Sitorus yang mengatakan “jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata,” sebuah pernyataan yang dinilai sangat melukai hati masyarakat.

"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat yang mereka wakili. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," ujar Marselinus dalam keterangannya, Selasa 2 September 2025.

BACA JUGA:PAN-Nasdem Kompak Nonaktifkan Kader, PDIP Cuma Minta Maaf Atas Ulah Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

Marselinus menyoroti bahwa beberapa partai politik lain telah menunjukkan sikap tegas dengan menonaktifkan kader-kader mereka yang membuat pernyataan atau tindakan kontroversial. 

Ia menyebut nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, hingga Uya Kuya, semuanya telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing demi menjaga marwah partai dan merespons kemarahan publik.

"Langkah yang diambil oleh Ketum Partai NasDem dan PAN sudah tepat dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan terhadap Deddy Sitorus, padahal dampak dari ucapannya sangat meresahkan," tegas Marselinus.

BACA JUGA:Deddy Sitorus Meradang Videonya Dipotong 'DPR Tidak Setara dengan Rakyat': Kabarnya Rp 8 Miliar Buat Buzzer

"Kami menilai bahwa sebagai partai besar yang mengusung nilai-nilai kerakyatan dan mengaku bahwa mereka wakil wong cilik, PDIP semestinya menjadi teladan dalam menjunjung etika politik dan moralitas publik," katanya. 

"Pembiaran terhadap pernyataan semacam ini akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun partai politik," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menegaskan, anggota DPR yang bersikap arogan yang membuat gaduh tidak cukup jika dinonaktifkan atau mengundurkan diri. 

Namun harus dilakukan pergantian antar waktu (PAW) oleh partai yang mengusung.

Pernyataan menanggapi sikap arogan anggota DPR RI, seperti Ahmad Syahroni (NasDem), Eko Patrio (F-PAN) Uya Kuya (F-PAN), Dedi Sitorus (F-PDIP), Nafa Urbach (F-NasDem) dan lainnya. 

BACA JUGA:Deddy Sitorus Meradang Videonya Dipotong 'DPR Tidak Setara dengan Rakyat': Kabarnya Rp 8 Miliar Buat Buzzer

Sumber: