DPR Tanggapi Tuntutan 17+8, Janji Tingkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik
Merespons gelombang aspirasi masyarakat yang terangkum dalam "17+8 Tuntutan Rakyat," DPR RI akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.-Istimewa-
• TNI buat komitmen publik tidak memasuki ruang sipil.
• Pastikan upah layak bagi guru, nakes, buruh, dan mitra ojol.
• Ambil langkah darurat cegah PHK massal.
• Buka dialog dengan serikat buruh soal upah dan outsourcing.
BACA JUGA:Salurkan Beras Sesuai Penugasan, Bapanas: Harga Beras SPHP Tetap Lebih Murah dari HET Beras Medium
Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026):
• Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
• Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
• Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan UU perampasan aset koruptor dan perkuat UU Tipikor.
• Penguatan independensi KPK.
BACA JUGA:Sekjen DPR akan Tindaklajuti Surat MKD Soal Pemberhentian Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan Nonaktif
BACA JUGA:Jadi Tersangka Kasus Chromebook, Nadiem: Tuhan akan Melindungi Saya, Kebenaran akan Keluar
• Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
• Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
