Pramono Buka Suara Soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Capai Rp70 Juta Per Bulan

BACA JUGA:Di Tengah Riuh Demo, Cak Imin Gandeng Ratusan Anak Yatim Doakan Negeri dan Prabowo

“Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan.

Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD. 

Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.

“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” ujar Ikhsan.

Mewakili lembaga DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan oleh para mahasiswa tersebut.

BACA JUGA:Sedot Investor, Pramono Usulkan PAM Jaya Jadi Perseroda di Paripurna DPRD DKI

“Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat,” kata Baco.

Dia mengaku, DPRD DKI Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi hari ini.

Para pimpinan dan anggota dewan Kebon Sirih berusaha memahami tuntutan masyarakat, bahwa mereka harus hidup merakyat.

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta.

BACA JUGA:Penuhi Tuntutan 17+8, DPR Larang Anggota ke Luar Negeri, Hapus Tunjangan Pulsa dan Transportasi

Karena itulah, lanjut Baco, para pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi. 

“Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Baco. 

Sumber: