Penggelontoran Dana Rp200 T ke Bank BUMN oleh Menkeu Purbaya Dituding Langgar Konstitusi, Pengamat: Waspada Inflasi

Selasa 16-09-2025,21:12 WIB

Reporter: Bianca Khairunnisa|

Editor: Reza Permana

Penggelontoran Dana Rp200 T ke Bank BUMN oleh Menkeu Purbaya Dituding Langgar Konstitusi, Pengamat: Waspada Inflasi

Penggelontoran dana Rp200 T ke Bank BUMN oleh Menkeu Purbaya dituding langgar konstitusi dan pengamat ekonomi juga mengingatkan untuk waspada inflasi.-dok disway-

JAKARTA, DISWAY.ID – Penggelontoran dana Rp200 T ke Bank BUMN oleh Menkeu Purbaya dituding langgar konstitusi dan pengamat ekonomi juga mengingatkan untuk waspada inflasi.

Diketahui Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan dana simpanan pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank BUMN pada Jumat 12 September 2025.

Langkah yang diklaim untuk memperkuat likuiditas, mempercepat penyaluran kredit, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi hal tersebut justru dinilai para ekonom, akademisi, dan pemerhati kebijakan publik sebagai kebijakan jalan pintas yang berpotensi melanggar konstitusi serta sejumlah undang-undang.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai langkah Menkeu Purbaya tersebut tidak hanya menyalahi aturan teknis, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem ketatanegaraan.

“Saya menganjurkan agar Presiden Prabowo turun tangan menghentikan program dan praktik jalan pintas seperti ini, karena melanggar setidaknya tiga undang-undang sekaligus konstitusi,” tegas Didik dalam keterangan tertulis, Senin 15 September 2025.

Menurutnya, terdapat sejumlah poin pelanggaran serius, antara lain:

Penyusunan APBN diatur oleh UUD 1945 Pasal 23, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU APBN tahunan. Dana negara tidak boleh dialihkan seenaknya.
Pengalihan Rp200 triliun ke perbankan tanpa dasar APBN melanggar UU Keuangan Negara dan Undang-Undang Dasar.
Proses legislasi diabaikan. Program yang menggunakan dana negara wajib dibahas bersama DPR, bukan sekadar perintah menteri.
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara juga berpotensi dilanggar, khususnya Pasal 22 ayat 4, 8, dan 9 yang membatasi penempatan dana pemerintah di bank umum hanya untuk kepentingan operasional APBN.

“Alokasi anggaran negara tidak bisa dijalankan atas perintah menteri, bahkan presiden sekalipun. Itu harus melalui proses legislasi resmi. Jika tidak, ini jelas indikasi pelemahan aturan main dan konstitusi,” ujar Didik.