Indonesia Satu Aplikasi

Ini adalah platform Tunggal. One-stop service. Fungsinya mengintegrasikan seluruh layanan publik. Mulai dari kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Semua dalam satu ekosistem digital. Sekali klik, semua terkoneksi. 

--------------------------------------------------------

VISINYA Digital First. Tujuannya menciptakan tata kelola pemerintahan yang gesit. Transparan. Berorientasi pada layanan.

Once Only Principle. Data warga negara cukup dimasukkan satu kali. Praktis. Menghilangkan redundansi. Memangkas birokrasi berbelit.

Visi besarnya adalah menempatkan warga dalam pusat seluruh layanan. Membuat interaksi negara dan rakyat lebih manusiawi. Mudah diakses. Efisien.

Program Layanan Digital Pemerintah Terpadu ini punya kelebihan yang akan mengubah wajah birokrasi Indonesia. Karena apa?

• Kemudahan Akses Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memudahkan Masyarakat. Tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pemerintahan, mengantri, atau terbentur jam operasional. Segala jenis layanan, dari mengurus dokumen kependudukan, perizinan berusaha, hingga pembayaran pajak dan retribusi, dapat diakses 24/7 hanya melalui gawai atau computer. Dari mana saja. Kapan saja. Koneksi internet adalah satu-satunya prasyarat mengakses ratusan jenis layanan.
• Pengurangan Kompleksitas Birokrasi: Sangat efektif memotong mata rantai birokrasi yang panjang. Integrasi data dan sistem memungkinkan proses yang sebelumnya melibatkan banyak meja dan cap dapat disederhanakan. Warga tidak lagi perlu membawa banyak dokumen fisik yang sama ke instansi yang berbeda. Karena data sudah terhubung dalam sistem terpadu.
• Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Sangat transparan prosesnya. Karena setiap langkah pengajuan dapat dilacak (tracking) secara real-time oleh pengguna. Status "Diproses", "Ditolak", atau "Disetujui" beserta alasannya dapat dipantau. Mengurangi ruang untuk praktik tidak transparan dan meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara layanan.
• Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya: Jelas menghemat anggaran negara dan masyarakat. Pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan kertas dan mengurangi beban kerja administratif yang berulang. Sementara masyarakat menghemat biaya transportasi dan akomodasi yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk mengurus suatu layanan.
• Keamanan Data dan Privasi yang Terjamin: Dibangun dengan keamanan siber tingkat tinggi, platform ini menjamin data pribadi warga negara dilindungi dengan encryption dan protokol keamanan mutakhir. Integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memastikan standar perlindungan data diterapkan secara konsisten di semua level pemerintahan.

Dengan menghilangkan inefisiensi, transparansi menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk investasi dan berusaha. 

Selain itu, kemudahan berinteraksi dengan pemerintah akan mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. 

Ekosistem digital ini akan menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia yang inklusif. Setiap warga, mulai petani di desa hingga pengusaha di kota, dapat merasakan manfaatnya.

Dalam memudahkan masyarakat itulah, Presiden Prabowo Subianto membentuk program Layanan Pemerintah Terpadu.

Sistem layanan Terpadu Digital tersebut menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No. 4/2025 yang mengatur tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Untuk memastikan semua ini berhasil, diperlukan tata kelola yang rapi. Manajemen program yang disiplin, serta pengendalian pelaksanaan yang konsisten. Tentunya didukung transformasi digital pemerintah dan data pembangunan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pada Rabu, 17 September 2025.

Menurutnya, integrasi ini harus didukung oleh Digital Public Infrastructure (DPI). Mencakup yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital, yang semuanya harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

PAN-RB selaku koordinator Proyek Strategis Nasional yang bertujuan mengembangkan layanan digital terpadu pemerintahan, menggarisbawahi peran penting interoperabilitas data dalam mempercepat pencapaian target RPJMN. 

Sumber: