Indonesia Satu Aplikasi

Masyarakat akan mendapatkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mengurus berbagai keperluannya. Mulai dari perizinan hingga layanan administrasi kependudukan.

"Ketika masyarakat merasakan langsung manfaat dari sistem yang efisien dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Ini adalah modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan program-program pembangunan lainnya," jelasnya.

Ia menekankan keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada eksekusi yang solid dan pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur teknologi yang dibangun handal, aman dari serangan siber, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

Meski begitu, ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Seperti kesenjangan digital di beberapa daerah. Juga potensi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem birokrasi konvensional.

"Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi tantangan ini. Sosialisasi yang masif, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas bagi siapa pun yang mencoba menghambat program ini," tegasnya.

Firman optimis gagasan sistem pelayanan pemerintah berbasis digital yang diusung Presiden Prabowo memiliki potensi besar membawa Indonesia menuju era baru tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari korupsi.

"Ini adalah sebuah langkah maju yang patut didukung bersama demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.

Mengacu pada dokumen yang diunduh dari berkas.dpr.go.id, GovTech merupakan integrasi layanan publik dari tujuh kementerian yang dikembangkan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). 

GovTech tidak hanya mengintegrasikan infrastruktur layanan berbagai kementerian melalui aplikasi. Tetapi mempunyai pusat data dan penyimpanan berbasis awan pemerintah (government cloud). 

Salah satu wujud dari percepatan GovTech Indonesia adalah integrasi Kartu Identitas Digital (KID) sebagai single sign-on (SSO) atau sistem masuk tunggal untuk segala urusan pelayanan publik. 

Dalam pelaksanaannya, GovTech adalah portal berbasis web yang menyediakan informasi dan akses ke beberapa fitur sistem informasi lainnya.  

Rencananya, penyaluran bansos juga akan menggunakan GovTech. Nantinya, akan menggunakan teknologi face recognition dan biometrik untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat. Sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran. 

"Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometeric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Rencananya pilot project layanan digitalisasi pemerintah yang terintegrasi ini akan dilakukan pada akhir September 2025. Jika berjalan lancar maka akan diluncurkan secara nasional di tahun 2026. 

"Mungkin akhir September pilot project. Kalau itu semua berjalan baik, 2026 akan dilaunching secara nasional. Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini," jelas Luhut. 

Sumber: