Indonesia Satu Aplikasi

"Komitmen Presiden Prabowo untuk meluncurkan GovTech merupakan langkah strategis dan visioner yang sejalan dengan perkembangan dunia digital saat ini. Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang teknologi. Tetapi tentang menciptakan struktur pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel," tegas Bamsoet. 

Jajaran pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga berkomitmen meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan transformasi digital pemerintah. 

IKD menjadi salah satu fondasi dari percepatan platform digital. Sehingga pemanfaatannya perlu terus diperluas.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 286.693.693 jiwa. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 212.513.093 jiwa termasuk kategori wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). 

Terkait dengan IKD, pihaknya terus mendorong semua pihak untuk mendukung percepatan aktivasi.

Saat ini, Kemendagri tengah membangun sistem verifikasi daring guna memudahkan masyarakat saat mendaftar IKD. 

Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan verifikasi. 

“Jadi September, Oktober ini insya Allah selesai. Jadi bisa masif. Nggak khawatir lagi harus verifikasi secara manual,” lanjutnya.

Selain itu, Bima menambahkan IKD akan terus diperbarui. Baik dari sisi desain maupun fitur. Tujuannya, agar semakin meningkatkan kualitas keamanan data.

Menguatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Salah satu fokus utama Komdigi saat ini adalah melakukan audit komprehensif terhadap infrastruktur dan suprastruktur digital yang dimiliki oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Langkah ini krusial untuk memetakan kekuatan, kelemahan, dan potensi duplikasi yang selama ini menjadi biang keladi inefisiensi.

"Kami sedang merancang arsitektur SPBE nasional sebagai referensi tunggal. Jadi, kementerian dan daerah tahu bagian mana yang harus dibangun. Tidak saling duplikasi," ujar Dirjen Teknologi Pemerintah Digital (TPD) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba saat dihubungi Disway pada Rabu 17 September 2025.

“Kita masih sering menemui ego sektoral. Padahal kalau data bisa dibagi dengan aman, semua bisa bekerja lebih efisien dan akurat,” imbuhnya.

Narasi ini terbukti dari langkah-langkah strategis yang diambil. Komdigi secara aktif mendorong adopsi platform-as-a-service (PaaS) dan software-as-a-service (SaaS) yang terstandarisasi. 

Sumber: