Indonesia Satu Aplikasi

Dia menargetkan program ini akan menghemat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi lainnya hingga Rp500 triliun. 

“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih. Misalnya untuk Bansos atau cash transfer, transfer subsidi. Juga nanti mungkin ada stimulus dan sebagainya. Semua itu betul-betul targeted,” tegasnya. 

Program ini juga dapat dukungan penuh dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyebut aspek keamanan siber merupakan fondasi utama pengembangan GovTech. 

Menurutnya, GovTech akan menjadi tulang punggung penyaluran bansos dan layanan publik lainnya. 

Dia mengatakan Komisi I DPR RI mendorong agar Komdigi, BSSN, dan instansi terkait memperkuat sistem enkripsi dan audit berkala. 

"Perkuat sistem enkripsi, audit berkala, serta mekanisme deteksi dini terhadap potensi serangan siber," imbuhnya. 

Selain itu, pengawasan akan dilakukan melalui rapat kerja, evaluasi anggaran, dan pembentukan kerangka regulasi yang menekankan prinsip security by design dan privacy by default. 

Sat ini, lanjutnya, Komisi I DPR RI, melalui lintas komisi, tengah membahas sejumlah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, interoperabilitas sistem, dan tata kelola digital pemerintahan. 

"Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan awal. Namun kami menyadari perlunya penguatan dalam bentuk peraturan turunan dan harmonisasi dengan UU lain yang relevan. Tujuannya, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum," urainya. 

Komisi I DPR RI berperan aktif dalam memastikan integrasi layanan digital tidak menimbulkan fragmentasi antara pusat dan daerah. DPR mendorong adanya single digital architecture yang memungkinkan sinkronisasi data dan proses antar instansi. 

“Pengawasan dilakukan melalui evaluasi program, konsultasi publik, dan penguatan peran Komdigi sebagai orchestrator digital nasional.” terangnya. 

Agar program GovTech juga bisa diakses secara merata di wilayah 3T (tertinggal, terluar,dan terdepan), Komisi I DPR RI mendorong implementasi GovTech disertai dengan pembangunan infrastruktur. Mulai pelatihan SDM lokal, dan penyederhanaan antarmuka aplikasi. 

"Kami juga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal untuk mempercepat penetrasi layanan digital yang berkeadilan," tukasnya. 

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana Presiden Prabowo meluncurkan super apps Government Technology (GovTech) ini. 

Langkah tersebut dinilai revolusioner untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berdaya saing. 

Sumber: