Taliban Afghanistan Tolak Keras Serahkan Pangkalan Bagram ke AS

KABUL, DISWAY.ID-- Taliban Afghanistan secara tegas menolak tuntutan Presiden AS Donald Trump untuk mengembalikan kendali Pangkalan Udara Bagram ke tangan Amerika Serikat.

Penolakan ini datang setelah Trump mengklaim pangkalan tersebut "diberikan secara gratis" dan strategis untuk mengawasi China.

Pangkalan Bagram, yang terletak 50 km utara Kabul, pernah menjadi pusat operasi militer AS selama dua dekade pendudukan di Afghanistan.

BACA JUGA:Katanya Kebebasan Pers, Trump Malah Ancam TV Pengkritik: Mungkin Lisensinya Harus Dicabut

Pangkalan ini ditinggalkan secara kacau pada 2021 saat penarikan pasukan AS di bawah Presiden Joe Biden, yang dikritik Trump sebagai "kekacauan total".

Bagram sejatinya dibangun oleh Uni Soviet selama Perang Dingin dan menjadi aset utama AS untuk operasi di Afghanistan. Runway sepanjang 3.597 meter memungkinkan pesawat bomber dan kargo besar mendarat.

Trump, dalam pidatonya pada 19 September 2025, mengeluh bahwa AS "memberikan Bagram secara gratis kepada Taliban" dan menekankan lokasinya yang strategis yakni hanya satu jam dari fasilitas nuklir China.

Ia bahkan mengancam bahwa jika Taliban tidak menyerahkan pangkalan itu, "hal buruk akan terjadi" karena AS "memiliki kartu lebih besar".

Trump mengklaim pemerintahannya sedang bernegosiasi untuk merebut kembali Bagram, dengan pertemuan antara utusan AS seperti Adam Boehler dan Zalmay Khalilzad dengan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi di Kabul.

BACA JUGA:Trump Menyesal Kebablasan Razia Pekerja Korea, Proyek Raksasa Rp70 Triliun di AS Berhenti

Diskusi awalnya fokus pada warga AS yang ditahan di Afghanistan, tapi Trump mendorong agenda militer.

Taliban merespons dengan cepat dan tegas. Juru bicara utama Zabihullah Mujahid memposting di X (sebelumnya Twitter) bahwa AS harus "mengadopsi kebijakan realisme dan rasionalitas" alih-alih mengulangi pendekatan gagal masa lalu.

Ia mengingatkan Perjanjian Doha 2020, di mana AS berjanji tidak menggunakan kekerasan atau mengancam integritas teritorial Afghanistan, serta tidak ikut campur urusan internal.

"Kesepakatan atas bahkan satu inci tanah Afghanistan tidak mungkin. Kami tidak membutuhkannya," ujar Fasihuddin Fitrat, pejabat Kementerian Pertahanan Taliban.

Sumber: