Ribuan Siswa Keracunan MBG, Puan Maharani Minta Evaluasi Total!

Ribuan Siswa Keracunan MBG, Puan Maharani Minta Evaluasi Total!

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari dapur hingga distribusi makanan dalam program MBG.-Fajar Ilman-

JAKARTA, DISWAY.ID – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan.

Setelah serangkaian kasus keracunan massal di berbagai daerah, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari dapur hingga distribusi makanan.

“Evaluasi itu harus dilakukan secara total. Kami akan awasi langsung di dapur-dapur MBG untuk melihat hulunya, apakah masalahnya ada di dapur atau di sekolah,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/9/2025).

BACA JUGA:Dituding DPR Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Balik Bantah dan Ungkap Faktanya

Puan menegaskan agar semua pihak tidak saling menyalahkan. Menurutnya, yang lebih penting adalah perbaikan sistem agar kasus serupa tidak terulang.

Ribuan Kasus Keracunan, Dari Cianjur hingga Tasikmalaya

Program MBG memang menjadi prioritas pemerintah, tapi realitanya sejak Januari hingga September 2025 tercatat 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi.

  • Cianjur – Puluhan siswa muntah dan pusing usai menyantap makanan MBG.
  • Bombana, Sulawesi Tenggara – Dinkes setempat memastikan ayam busuk jadi biang keracunan massal.
  • Bandung – 342 siswa alami gejala keracunan, meski tak ada yang sampai dirawat.
  • Tasikmalaya – 24 siswa sakit, delapan harus dirawat inap, satu dirujuk ke rumah sakit.

BACA JUGA:APBN 2026 Rp3.842,7 Triliun Resmi Disahkan, Berikut Rincian Posturnya

Pakar Gizi: Waspadai Makanan Basi

Dietisien RSA UGM, Leiyla Elvizahro, menekankan pentingnya mendeteksi makanan basi. Ada tanda-tanda makanan yang sudah basi atau tidak higienis.

Menurutnya, nasi, mie, hingga lontong sangat rentan basi jika disimpan di suhu ruang.

“Tanda-tandanya jelas: berbau asam, berlendir, atau muncul jamur. Biasakan mencium aroma makanan sebelum dikonsumsi,” katanya.

Kondisi ini makin dilematis karena alokasi transfer ke daerah dipangkas dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.

Dengan anggaran makin terbatas, tantangan menjaga kualitas MBG semakin berat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads