DPR Ketok Palu UU APBN 2026, Prioritaskan Pertumbuhan Inklusif

Selasa 30-11--0001,00:00 WIB

Reporter: M. Ichsan|

Editor: M. Ichsan

DPR Ketok Palu UU APBN 2026, Prioritaskan Pertumbuhan Inklusif-Istimewa-

Pada kesempatan itu, Menkeu Purbaya menyampaikan strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6 persen dalam waktu tidak terlalu lama.

Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8 persen dalam jangka menengah,” ujar Menkeu.

Untuk mewujudkan pilar pertumbuhan, APBN diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, didukung oleh penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.

APBN 2026 juga difokuskan pada delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar di antaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi akan dikendalikan di level 2,5 persen, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar berada di sekitar Rp16.500 per dolar AS.

Menkeu Purbaya pun meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,6 persen. Ia memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati. "Jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati," ujarnya.

Menurut Purbaya, defisit APBN 2026 ini masih dalam batas aman, yakni 2-3 persen. Dia berpandangan, defisit APBN 2026 ini juga diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. "Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," imbuhnya.

Menkeu menegaskan, APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.