Eks Penyidik Dorong KPK Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji

Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tidak gegabah untuk menetapkan para tersangka. 

Asep menjelaskan alasannya karena penyidik tengah fokus untuk menelusuri aliran uang terkait dengan jual beli kuota haji tambahan tersebut.

BACA JUGA:RESMI! Daftar 28 Pemain Timnas Indonesia Racikan Patrick Kluivert untuk R4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Marselino Dicoret, Ole Romeny Comeback Ganas

BACA JUGA:International Conference IAPI-ISCA: Saatnya Auditor dan Akuntan Jadi Pilar Sustainable Future

"Itu kan hampir 400 travel yang membuat ini (penanganan kasus) juga agak lama. Orang menjadi tidak sabaran, kenapa enggak cepat diumumkan (tersangka). Kita harus betul-betul firm dan ini beda-beda, masing-masing travel itu beda-beda menjual kuotanya,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 September 2025 malam.

KPK juga menyebut dugaan korupsi terkait kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag) akan memasuki babak baru.

Dalam waktu dekat para tersangka bakal ditetapkan karena proses yang berjalan menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dan diumumkan

Sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik korupsi ini.

BACA JUGA:Prestasi Mengesankan: Mahasiswa Esa Unggul Juara 1 dan Raih Emas di Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional

BACA JUGA:Polisi Selidiki Penganiayaan Karyawan Zaskia Mecca, Pelaku Belum Teridentifikasi

Kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Jumlah tersebut masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia untuk mengurangi antrean jamaah.

Hanya saja, pembagiannya ternyata bermasalah karena dibagi sama rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas.

Padahal, berdasarkan perundangan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Sumber: