Rp 200 Triliun Mengubah Ekonomi

"Dana sebesar ini harus digunakan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih murah dan lebih luas. Terutama bagi UMKM dan sektor-sektor lain yang menopang perekonomian nasional," tukasnya.

Pengawasan tersebut harus mencakup pemantauan terhadap efektivitas dan alur distribusi dana.

Tanpa pengawasan yang baik, dana tersebut bisa terjebak dalam siklus perbankan yang tidak berkontribusi langsung pada sektor riil.

Selai itu, Rizal juga mengingatkan keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme penyaluran dana yang tepat.

"Dana Rp200 Triliun ini harus memastikan pembiayaan yang tepat sasaran kepada sektor-sektor produktif," jelasnya.

Misalnya, di sektor pertanian yang seringkali kesulitan dalam mendapatkan akses ke perbankan, dana ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Begitu pula dengan sektor pariwisata yang sedang lesu akibat dampak pandemi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, alokasi dana ini juga bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan Indonesia.

Namun, Rizal menekankan pemerintah harus memastikan agar dana tersebut tidak hanya memperbesar likuiditas bank. 

Tetapi benar-benar berputar di sektor-sektor yang mendukung daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

"Jika dana ini dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kapasitas ekonomi Indonesia dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tutup Rizal.

Dengan alokasi dana yang begitu besar, pengawasan dan evaluasi yang ketat akan menjadi kunci utama dalam memastikan stimulus fiskal ini tidak hanya besar dalam angka. Tetapi juga efektif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Kebijakan Fiskal & Moneter Harus Cermat

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengutarakan kekhawatirannya atas pemindahan kas pemerintah dari BI ke Himbara.

"Pak Purbaya harus lebih berhati-hati, tidak bisa sekedar diserahkan ke bank Himbara dalam pembiayaan kas pemerintah. Karena langkah ini berisiko terjadinya aset terlantar (stranded asset) dan kredit macet," jelas Bhima kepada Disway pada Selasa, 23 September 2025.

Bhima menyebut langkah ini dimaksudkan untuk mendongkrak sektor ekonomi. Namun, permintaan kredit saat ini masih sangat lesu.

"Pada dasarnya, meskipun uang tersebut disalurkan ke bank Himbara, pasar belum siap untuk penyaluran kredit dalam jumlah besar. Permintaan masih rendah," urai Bhima.

Sumber: