Rp 200 Triliun Mengubah Ekonomi

Skema penyaluran dana ini juga akan melibatkan berbagai instrumen. Sebagian besar akan difokuskan untuk memperkuat program pembiayaan perumahan bersubsidi. 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta mengembangkan skema baru yang lebih inovatif untuk menjangkau pekerja informal yang selama ini kesulitan mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Terutama dalam hal percepatan perizinan dan dukungan infrastruktur dasar di kawasan perumahan baru.

"Jadi saya rasa sih ini satu terobosan. Karena kemarin ini kan program 3 juta rumah itu diserahkan ke Kementerian PKP. Dengan Kementerian yang baru ini mereka masih menyesuaikan," jelas Bambang.

"Jadi waktu itu kan kita pesimis. Karena nggak ada terobosan apapun. Tapi dengan adanya dana segar ini, lalu adanya KUR perumahan yang diharapkan Oktober ini udah bisa berjalan ya. Harusnya target untuk 3 juta rumah ini bisa mudah-mudahan bisa tersampai walaupun waktunya mungkin udah terlalu sempit," tambahnya.

Program pembangunan 3 juta rumah—terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan—merupakan salah satu pilar utama dalam Asta Cita, delapan misi unggulan Prabowo Subianto. 

Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap salah satu kebutuhan paling mendasar: tempat tinggal.

Kini, dengan disiapkannya dana awal yang signifikan, publik menantikan implementasi nyata di lapangan. 

Tantangan seperti ketersediaan lahan, sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta pengawasan agar program tidak disalahgunakan akan menjadi tantangan berikutnya. 

Namun, langkah tegas dari Kementerian Keuangan ini telah berhasil menyalakan api optimisme. Mimpi memiliki rumah bagi jutaan rakyat Indonesia selangkah lebih dekat menuju kenyataan.

Laporan Keuangan Harus Jelas & Transparan

Kucuran dana sebesar Rp200 triliun oleh pemerintah untuk menggerakkan sektor riil mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti.

Menurutnya, meski tujuan pemerintah yang ingin menggerakkan perekonomian melalui dana ini patut diapresiasi, mekanisme pengucuran dana tersebut perlu diawasi ketat. 

Tujuannya agar tidak berisiko menjadi program yang hanya berakhir sia-sia. 

"Kalau dana itu disalurkan langsung ke Bimbara, tentunya dengan pengawasan jelas tidak masalah. Namun, kalau itu sampai melalui koperasi yang belum memiliki regulasi yang jelas, kita perlu hati-hati. Banyak koperasi yang sebelumnya justru gagal dan tidak berkontribusi signifikan terhadap perekonomian," jelas Ester kepada Disway.id pada Selasa, 23 September 2025.

Menurutnya, koperasi-koperasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. 

Sumber: