Rp 200 Triliun Mengubah Ekonomi

Meski ada koperasi yang sukses, sebagian besar justru mengalami kesulitan. Bahkan ada yang bangkrut.

Hal ini terlihat dari kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia yang masih sangat rendah. Hanya sekitar 0,5%.

Esther menekankan skema kredit yang dijalankan oleh bank-bank Himbara, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Mikro, dan Kredit Komersial, sudah memiliki regulasi yang jelas. 

Termasuk syarat-syarat pinjaman yang mengharuskan adanya jaminan atau kolateral.

"Jika dana Rp200 triliun ini benar-benar ingin digunakan untuk memperkuat sektor riil, maka pemerintah harus memastikan bahwa dana tersebut tidak berakhir sebagai ‘giveaway’ yang berisiko gagal bayar atau kredit macet," tambah Esther.

Lebih lanjut, ia menyebutkan pengawasan terhadap penggunaan dana ini harus melibatkan mekanisme yang lebih transparan. 

Seperti laporan keuangan yang jelas dan pemantauan terhadap rasio pinjaman terhadap simpanan (loan-to-deposit ratio) dan angka kredit macet (NPL).

Pemerintah perlu memantau secara ketat bagaimana dana ini disalurkan dan digunakan untuk menghindari penyalahgunaan.

Esther mengingatkan dana tersebut harus disalurkan ke sektor-sektor yang benar-benar prioritas bagi perekonomian Indonesia.

Salah satunya adalah sektor pertanian yang kerap kesulitan mengakses pembiayaan dari bank.

"Jika pemerintah ingin memajukan sektor pertanian atau sektor lainnya, maka kebijakan pembiayaan harus disesuaikan. Misalnya, dengan skema kredit khusus yang melibatkan asuransi sebagai penjamin," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Esther, juga perlu memastikan agar sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional, seperti pendidikan, pariwisata, dan industri manufaktur, mendapat perhatian khusus.

Misalnya, jika pemerintah ingin memajukan sektor pendidikan, kredit khusus bisa diberikan kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan pembiayaan.

Esther mengingatkan, meskipun dana Rp200 triliun diharapkan bisa menggerakkan sektor riil. Hal tersebut tidak bisa dipastikan tanpa adanya pengawasan yang ketat.

"Pemerintah harus benar-benar mengawal program ini. Melalui monitoring dan evaluasi yang kontinu, dampak positif dari program ini harus bisa diukur," tegasnya.

Sumber: