Rp 200 Triliun Mengubah Ekonomi

Monitoring bisa dilakukan melalui riset independen yang menilai apakah dana tersebut benar-benar membantu menggerakkan perekonomian.

Laporan keuangan dan indikator kinerja bank juga harus diperhatikan. Termasuk apakah rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) dan rasio kredit yang disalurkan dapat mencapai target yang diinginkan.

"Harus ada mekanisme yang jelas untuk mengukur keberhasilan program ini. Jangan sampai, setelah dana disalurkan, perekonomian justru stagnan atau memburuk," terang Esther.

Meski begitu, Esther tetap menyarankan agar pemerintah tetap optimistis, meski dengan catatan ada pengawasan ketat.

Dia berharap agar pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan dana tersebut.

"Saya berharap dana Rp200 triliun ini benar-benar bisa menggerakkan perekonomian. Namun, saya juga realistis jika tidak ada pengawasan dan evaluasi yang baik, program ini bisa saja gagal," urai Ester.

Program pengucuran dana Rp200 triliun untuk sektor riil oleh pemerintah memiliki potensi besar menggerakkan perekonomian Indonesia. Terutama sektor-sektor yang selama ini terabaikan.

Sedangkan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, penempatan dana tersebut dapat menjadi katalis penting dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

"Dengan dana yang cukup besar, pemerintah berharap bisa mendorong pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung pada perekonomian rakyat," kata Rizal kepada Disway pada Selasa, 23 September 2025 di Jakarta.

Namun, untuk mencapai dampak positif yang signifikan, penyaluran dana tersebut harus benar-benar tepat sasaran.

Rizal menjelaskan jika dana ini mengalir ke sektor-sektor strategis seperti UMKM dan pertanian, efek gandanya akan sangat terasa. Mulai dari meningkatkan daya beli masyarakat hingga lapangan kerja baru.

Sebaliknya, jika dana hanya digunakan untuk memperbesar likuiditas jangka pendek bank atau terserap debitur besar, maka manfaatnya bagi perekonomian rakyat akan terbatas.

Meskipun langkah ini memiliki potensi untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Rizal menyoroti adanya kekhawatiran terkait tata kelola dan transparansi penggunaan dana negara ini.

"Penempatan kas negara harus mengikuti prosedur regulasi yang ketat. Tanpa aturan yang jelas, dana tersebut bisa saja menjadi ‘parkir’ sementara, tanpa kontribusi nyata terhadap perekonomian," tegas Rizal.

Dia menegaskan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran dana di Bank Himbara sangat penting. Tujuannya agar tidak hanya menjadi "subsidi likuiditas" bagi bank.

Sumber: