Amerika Akan Cabut Visa Presiden Kolombia atas Komentarnya di Pertemuan Pro-Palestina

JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan akan mencabut visa Presiden Kolombia, Gustavo Petro, setelah ia menyampaikan pernyataan kontroversial dalam sebuah aksi pro-Palestina di New York pada Jumat 26 September 2025.

Dalam orasinya, Petro menyerukan agar tentara Amerika Serikat menolak perintah Presiden Donald Trump dan sebaliknya mengikuti “perintah kemanusiaan.”

“Kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan berpotensi memicu kerusuhan,” tulis Departemen Luar Negeri AS melalui akun resminya di X.

BACA JUGA:Presiden Kolombia Bongkar Pedagang Narkoba Tinggal Sebelah Rumah Trump: Operasi Amerika Hanya Untuk Televisi dan Pembunuhan

Petro hadir di tengah massa demonstran pro-Palestina di luar markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Manhattan.

Ia menyerukan pembentukan pasukan internasional yang lebih kuat dari Amerika Serikat untuk “membebaskan rakyat Palestina.”

“Dari sini, dari New York, saya meminta para tentara Amerika Serikat untuk tidak menodongkan senjata kepada rakyat. Jangan patuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan,” ucap Petro dalam bahasa Spanyol.

BACA JUGA:Persib Bandung Dilirik Miliarder Amerika Melalui Live Streaming DAZN, Efeknya Bisa Bikin Sejarah Baru?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi apakah Petro masih berada di New York.

Baik kantor kepresidenan Kolombia maupun kementerian luar negeri belum memberikan tanggapan.

BACA JUGA:Profil Yurike Sanger Istri ke-7 Soekarno yang Meninggal di Amerika, Kisah Perjalanan Pertemuan Presiden Pertama RI

Ketegangan di PBB

Langkah AS terhadap Petro terjadi di tengah memanasnya perdebatan di Sidang Umum PBB mengenai perang di Gaza.

Sejumlah negara Barat seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah mengakui negara Palestina, langkah yang memicu kemarahan Israel dan sekutunya, Amerika Serikat.

Dalam pidatonya di sidang PBB sebelumnya, Petro menuding Trump ikut bertanggung jawab atas “genosida” di Gaza serta mendesak adanya proses hukum internasional atas serangan rudal AS terhadap kapal-kapal yang dituduh terlibat narkoba di Karibia.

Sumber: