Seharusnya Lebih Rp1.060 Triliun, Prabowo Sindir Birokrat Pintar Sembunyikan Aset

JAKARTA, DISWAY.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan mengejutkan.

Dalam pidatonya di penutupan Munas PKS, Senin (29/9/2025), ia mengaku kaget setelah mengetahui total aset Indonesia seharusnya mencapai Rp1.060 triliun.

Menurutnya, banyak birokrat yang justru lihai menyembunyikan kekayaan negara.

BACA JUGA:Gugatan Kolom Agama di KTP Mental, MK Ungkap Alasannya

“Ternyata kaget banyak di antara kita tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset negara nilainya lebih dari 1.000 miliar dolar, Rp1 triliun, Rp1.060. Ternyata banyak birokrat kita yang pinter sembunyikan aset,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengibaratkan pengelolaan aset negara seperti berdagang. Jika seseorang memiliki aset senilai 100, maka wajar keuntungan yang diperoleh minimal 10 persen dari total aset.

“Kalau aset kita 1.000 miliar dolar, harusnya dapat 100 miliar dolar tiap tahun. Itu setara Rp1.600 triliun. Kalau enggak 10 persen, ya 5 persen, itu Rp800 triliun. Kalau pun cuma 3 persen, mestinya tetap ada pemasukan besar,” tegasnya.

Prabowo menilai, seandainya BUMN dikelola secara bersih dan profesional, defisit anggaran tak perlu terjadi.

Ultimatum untuk BUMN: 2–3 Tahun Harus Bersih

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan ultimatum keras kepada seluruh BUMN. Ia menegaskan agar perusahaan pelat merah segera berbenah dari praktik korupsi sekaligus meningkatkan kinerja.

BACA JUGA:MBG Disorot DPR! Irma Chaniago Kritik Sertifikasi, Said Abdullah Usul Dapur Sekolah

“Saudara-saudara sekalian, kita kasih kesempatan BUMN dalam 2–3 tahun kita bersihkan,” tegasnya.

Pernyataan Prabowo ini muncul di tengah sorotan publik terhadap performa sejumlah BUMN yang dinilai belum maksimal memberikan kontribusi untuk negara. Kritik publik kerap mengarah pada masalah korupsi, manajemen yang tidak efisien, hingga beban utang yang terus menumpuk.

Langkah Presiden ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan menindak tegas segala bentuk penyimpangan di tubuh BUMN.

Sumber: