PNM Jadi Jembatan Produk Lokal ke Pasar Global

BACA JUGA:Harapan Ibu Tunggal Hamil di Tangsel Soal MBG: Sedih Dengar Pihak Minta Program Disetop

BACA JUGA:Update Evakuasi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: Korban Tewas Bertambah Jadi 13 Orang

Kesuksesan PNM bukan hanya diukur dari pembiayaan. Pendapatan PNM Mekaar per Agustus 2025 tercatat Rp10,01 triliun dengan laba Rp1,02 triliun. 

Inovasi digital juga terus dikembangkan melalui aplikasi SenyuM Mobile, serta inisiatif pemberdayaan petani perempuan di Subang lewat program TJSL.

Di kancah internasional, PNM mempresentasikan model Mekaar pada forum PBB CSW ke-68 di New York, serta mendapat pengakuan berupa kunjungan pejabat Bangladesh untuk belajar dari sistem ini.

Bawa Nasib Warga Desa ke Pasar Global

Orange Bonds PNM sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah melalui Bappenas menegaskan bahwa anggaran negara hanya mampu menutup 40% kebutuhan pendanaan SDGs. 

BACA JUGA:Ahli Waris Hakim Sitorus Ajukan Fatwa ke MA, Minta PK II Dibuka Lagi

BACA JUGA:Ujian Berat Persija! 4 Laga Tandang Beruntun, Dua Laga Penentu di Jawa Timur

Sisanya harus dipenuhi sektor swasta, filantropi, dan instrumen inovatif seperti obligasi tematik.

“Pemberdayaan perempuan adalah game changer. Potensinya bisa menambah 9-10% PDB jika dioptimalkan,” jelas Arifin Rudiyanto, Koordinator Tim Ahli SDGs Bappenas.

Amich Alhumami, yang juga dari Bappenas, menambahkan bahwa pasca pandemi kebutuhan pembiayaan SDGs melonjak hingga Rp12.000 triliun, dengan gap Rp2.400 triliun. Orange Bonds menjadi jawaban konkret atas kekurangan tersebut.

Seluruh persyaratan regulasi OJK terpenuhi, termasuk verifikasi independen dari Impact Investment Exchange (IIX) untuk memastikan dampak nyata terhadap kesetaraan gender. Antusiasme tinggi membuat PNM berencana menerbitkan tahap kedua senilai Rp1,02 triliun pada akhir 2025, dengan minat signifikan dari investor asing.

BACA JUGA:Kemnaker Terbitkan Edaran, Program Magang Fresh Graduate di Pemerintah Wajib Transparan

BACA JUGA:Gus Irfan Serahkan 200 Nama Calon Pejabat Kementerian Haji ke KPK, Kenapa?

Sumber: