Wamendagri Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan

NUNUKAN, DISWAY.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dalam memaksimalkan peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.

Menurutnya, keberadaan PLBN harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Pak Bupati, Provinsi Kaltara, Forkopimda, untuk memaksimalkan kondisi (pembangunan) di perbatasan, karena langkah ini juga bisa mensejahterakan warga,” ujar Bima saat melakukan kunjungan ke PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Sabtu 4 September 2025.

BACA JUGA:Guru Pontianak Sabet Penghargaan Internasional Berkat Inovasi AI di Kelas

BACA JUGA:45 Ucapan HUT ke-80 TNI yang Inspiratif dan Penuh Motivasi, Bisa Share ke Medsos!

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masyarakat menanti langkah konkret dan koordinasi antarinstansi agar roda ekonomi di perbatasan berjalan seimbang.

Bima meminta agar potensi aset dan hasil laut di wilayah Sebatik dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat setempat, bukan justru memberi keuntungan yang lebih besar bagi negara tetangga.

Ia juga menyoroti besarnya aktivitas dan transaksi ekonomi masyarakat Sebatik di wilayah negara tetangga. Bima khawatir hal itu dapat menghambat perekonomian daerah setempat.

BACA JUGA:Dua Kesepakatan Dagang Raksasa Jadi Jalan Emas Pariwisata Indonesia

BACA JUGA:Cikande Banten Ditetapkan Jadi Zona Radiasi Cs-137, 9 Orang Terpapar, Warga Diimbau Segera Cek Kesehatan

“Karena tadi kan banyak sekali demand dari warga untuk beraktivitas ekonomi di sana, jadi koordinasi apa selama ini yang dilakukan agar kita tidak banyak kehilangan begitu,” ujarnya.

Bima juga berpesan agar seluruh pihak mendukung upaya mempermudah kegiatan ekonomi di perbatasan.

Dengan sinergi yang baik, diharapkan manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat setempat.

BACA JUGA:Wamenkum Eddy Hiariej Tegaskan Semua Upaya Paksa di RKUHAP Harus Lewat Izin Hakim

Sumber: