Bima Arya Buka-bukaan Soal TKD, Pelayanan Dasar Warga Tetap Jadi Prioritas
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat tidak akan mengganggu pelayanan dasar masyarakat.--Anisha Aprilia
Meski demikian, Bima menekankan bahwa tambahan tersebut baru mencakup kebutuhan dasar
BACA JUGA:Jangan Senang Dulu ASN Bisa WFA, Bima Arya Terbitkan Surat Panduan agar Dipantau Langsung!
Pemerintah pusat hingga saat ini masih melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap kebutuhan infrastruktur dan program strategis lain yang dapat disinergikan dengan Pemda.
“Jadi pada intinya kami mendengar dan merasakan dan berkoordinasi intens dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa 2026 itu teman-teman di daerah tidak terlalu terdampak secara signifikan,” jelas Bima.
Selain menyoroti penyesuaian TKD, ia juga menyampaikan empat arahan penting yang selama ini ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Pemda.
Pertama, optimalisasi belanja daerah agar lebih ditingkatkan.
Kedua, mendorong inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
BACA JUGA:Kontroversi ASN Depok Dibolehkan Mudik Pakai Mobil Dinas, Bima Arya Serahkan Penanganan ke Gubernur
Ketiga, pemanfaatan program strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan di daerah.
Keempat, peningkatan kemudahan berusaha sebagai langkah strategis mendorong iklim investasi.
Turut hadir dalam forum tersebut sejumlah anggota Komisi II DPR RI di antaranya Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Giri Ramanda N. Kiemas, Azis Subekti, dan Ahmad Heryawan.
Selain itu, hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang, Wali Kota Tarakan Khairul, Bupati Nunukan Irwan Sabri, serta pejabat terkait lainnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
