Menko AHY Targetkan Indonesia Zero ODOL di Tahun 2027

JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menargetkan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) di tahun 2027.

Hal itu disampaikannya dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ODOL, pada Senin, 6 Oktober 2025.

"Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan Zero ODOL ini sudah berlaku efektif," ucap AHY.

BACA JUGA:Persempit Ruang Gerak, Kejagung Desak Cabut Paspor Riza Chalid dan Jurist Tan: Jadi Stateless!

Menurut AHY, isu ODOL sudah menjadi perhatian nasional dan merupakan antensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak serta konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek.

Bahkan, polemik kendaraan bermuatan lebih itu juga sering dibahas oleh DPR RI, media masa, hingga percakapan diberbagai forum. Termasuk di warung-warung kopi (warkop).

"Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan Zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda," tutur AHY.

Dalam rapat itu, kata AHY, pihaknya akan membahas berbagai upaya dan koordinasi menyeluruh untuk menyatukan rencana Perpres dalam penguatan logistik nasional. Dan juga finalisasi rencana aksi penanganan terkait kendaraan Odol.

"Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum, kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025. Kita telah melakukan berbagai rapat koordinasi pada tingkat Menteri pada tanggal 6 Mei dan juga 17 Juli yang lalu," imbuhnya.

BACA JUGA:KPK Dalami Gubernur Kalbar Ria Norsan soal Pembangunan Jalan

"Kita rapat-rapat teknis hingga September 2025. Kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian sedang disusun dan target selesai pada Desember 2025," sambung Ketum Partai Demokrat itu.

Agenda rapat yang digelar pada hari ini membahas 4 fokus utama. Yakni soal laporan hasil kajian interim, dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian serta perkembangan terkini oleh BPS.

Kedua, adalah pengembangan sistem e-manifest terpadu angkutan barang. Yang akan disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan.

"Ketiga, dukungan sektor industri terkait karoseri, kawasan industri, teknologi pemantauan akan disampaikan oleh Dirjen dari Kementerian Perindustrian," urainya.

"Yang terakhir, penyediaan akses pembiayaan sektor transportasi dan logistik akan disampaikan oleh Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan juga di dirut dari BRI," tambahnya menutup.

Sumber: