Daerah Menjerit! 18 Gubernur Protes Menkeu Purbaya soal Pemangkasan TKD, Pengamat Bilang Begini
Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari para Gubernur Daerah.-Cahyono-
“Padahal, semangat otonomi daerah adalah memberi ruang bagi pemerintah lokal untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan warganya. Kini, semangat itu terancam berganti menjadi “otonomi terbimbing” di mana daerah hanya menjadi pelaksana proyek pusat,” pungkas Achmad.
Daerah Masih Bergantung Kepada DAU dan DBH
Di sisi lain, Achmad turut mengingatkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota sendiri bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar gaji ASN dan PPPK, membiayai layanan dasar pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur kecil seperti jalan desa atau sanitasi.
Oleh karena itulah, ketika TKD menurun, banyak daerah miskin fiskal kini menghadapi risiko gagal bayar gaji PPPK atau harus menunda proyek pembangunan publik.
“Data dari APPSI dan Apeksi menunjukkan penurunan TKD mencapai 25–30 persen di tingkat provinsi, dan bahkan hingga 60–70 persen di beberapa kabupaten. Bahkan, sejumlah daerah sudah mengumumkan potensi defisit puluhan hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk membayar gaji PPPK baru,” pungkas Achmad.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
