Prabowo Reset Besar-besaran di Sektor Tambang dan Energi: Makelar Dibereskan, Smelter Digenjot

JAKARTA, DISWAY.ID — Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka tengah melakukan penataan besar-besaran di sektor pertambangan dan energi nasional.

Langkah ini dijalankan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai bagian dari visi Asta Cita, yakni menuju kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai pemerintahan Prabowo tengah melakukan “reset” atau penataan ulang total terhadap sistem ekonomi dan tata kelola sumber daya alam.

BACA JUGA:41 Napi 'High Risk' Dipindah ke Nusakambangan, Pengamanan Super Ketat Diterapkan

BACA JUGA:DPR Bantah Isu Kenaikan Dana Reses Jadi Rp 756 Juta per Anggota

“Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,” kata Adib dalam diskusi publik bertajuk ‘Satu Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?’ di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, langkah pemerintah menertibkan berbagai proyek energi adalah bagian dari pembersihan praktik percaloan dan makelar energi yang selama ini menguasai rantai bisnis migas dan tambang.

“Selama para makelar itu masih kuat, siapa pun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari Presiden harus kita dukung,” ujarnya.

Adib menyoroti langkah tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mencabut dan menertibkan sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) sebagai bentuk keberanian politik menegakkan aturan.

Ia mencontohkan kasus tambang di Raja Ampat sebagai pelajaran penting agar izin usaha tidak diberikan sembarangan.

“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi, langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” tegasnya.

BACA JUGA:Prabowo Tunjuk Amran Sulaiman Rangkap Jabatan Kepala Bapanas, Ini Alasan di Baliknya

BACA JUGA:Pramono Anung Minta Wali Kota Bersihkan Spanduk dan Bendera Partai Berserakan di Jakarta

Selain itu, Adib mengingatkan bahwa tantangan besar pemerintah kini juga hadir di ruang digital, di mana disinformasi kerap menyesatkan publik soal kebijakan energi.

Sumber: