Prabowo Reset Besar-besaran di Sektor Tambang dan Energi: Makelar Dibereskan, Smelter Digenjot

“Potongan video atau pernyataan sering dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan,” katanya.

Ia menekankan bahwa transparansi tata kelola tambang adalah fondasi menuju kedaulatan energi.

“Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,” tutupnya.

Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menilai kebijakan hilirisasi tambang menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan nasional.

Ia mencontohkan pembangunan enam smelter timah senilai Rp7 triliun sebagai langkah nyata meningkatkan nilai tambah hasil tambang di dalam negeri.

“Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” ucap Subhkan.

BACA JUGA:KPK Tak Berencana Panggil Pansus DPR untuk Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun

BACA JUGA:Mata Sembab Franka Usai Dengar Hakim Tolak Praperadilan Nadiem Makarim, Sang Istri Kecewa

Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan audit independen agar potensi kebocoran pendapatan negara bisa ditekan.

“Kita harus pastikan pendapatan negara betul-betul masuk kas negara. Untuk itu, dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan telah mengembalikan sebagian IUP yang sempat ditangguhkan, khususnya bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban seperti:

• Pembayaran dana jaminan reklamasi pascatambang,
• Perbaikan dokumen administratif, dan
• Penyesuaian laporan produksi sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan kini bisa kembali beroperasi secara legal. “Sebagiannya sudah jalan,” ujar Bahlil.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya menata ulang sistem energi dan tambang menuju arah kedaulatan nasional, di mana kekayaan alam tidak hanya dieksploitasi, tapi juga memberi nilai tambah nyata bagi rakyat Indonesia.

Sumber: