Ada Markup di Proyek Whoosh? Mahfud MD Khawatir, Kalau Galbay Natuna Bisa Jadi Taruhan!

JAKARTA, DISWAY.ID - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara terbuka mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan penggelembungan dana (markup) dalam proyek strategis nasional Kereta Cepat Whoosh.

Melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti adanya lonjakan biaya yang dinilai tak wajar dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.

“Dulu di China, harga per kilometernya hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Tapi di Indonesia bisa sampai 53 juta dolar. Itu kan sudah jelas markup, harus diselidiki siapa yang pertama kali melakukan ini,” tegas Mahfud.

BACA JUGA:Dugaan Mark Up Whoosh Harus Diselesaikan Secara Hukum, Mahfud MD: yang Lakukan Siapa dan Larinya Uangnya Kemana

Mahfud menilai proyek ini memang membawa kebanggaan nasional, namun jangan sampai kebanggaan itu berujung petaka finansial.

Ia mengingatkan, bila proyek Whoosh gagal bayar atau galbay, konsekuensinya bisa berbahaya bagi kedaulatan negara.

“Kalau kita gagal bayar, bisa saja China meminta kompensasi. Tidak mungkin mengambil aset di tengah kota, jadi bisa saja minta ganti wilayah lain, misalnya Natuna Utara. Itu berbahaya. Dulu Sri Lanka gagal bayar pelabuhan, akhirnya diambil alih China sampai sekarang,” ujarnya. 

BACA JUGA:Mahfud MD Bongkar Markup Kereta Cepat Whoosh: Tiga Kali Lipat! Di China 17 Juta Dolar, di Sini Jadi 52 Juta

Mahfud menekankan bahwa kehilangan satu meter pun wilayah negara karena utang adalah pelanggaran ideologi dan konstitusi.

Ia mengutip tujuan negara dalam UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Kalau sampai satu wilayah diminta sebagai kompensasi karena kita lalai dalam perhitungan, itu melanggar konstitusi. Itu bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan bangsa,” katanya

Lebih lanjut, Mahfud meminta penyelesaian kasus ini dilakukan secara hukum agar menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Enggan Bayar Utang Whoosh dengan APBN, Pengamat Transportasi : Sangat Setuju

Ia juga mendukung agar proyek Whoosh tidak dibayar menggunakan dana APBN, seperti yang pernah disampaikan oleh Kepala LPS, Purbaya Yudhi Sadewa.

Sumber: