Skor MCP Masih Merah, Gubernur Maluku Utara Minta Arahan KPK

Skor MCP Masih Merah, Gubernur Maluku Utara Minta Arahan KPK

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos mengungkapkan tujuannya hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di daerahnya yang masih merah.--Ayu Novita

JAKARTA, DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos mengungkapkan tujuannya hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di daerahnya yang masih merah.

Skor tersebut bertujuan untuk mengukur dan mendorong upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

"Ya tujuannya kedatangan saya berkonsultasi bagaimana meningkatkan skor MCP karena saat ini masih merah ya," ujar Sherly kepada wartawan pada Rabu, 22 Oktober 2025.

BACA JUGA:Gubernur Maluku Utara Tiba di KPK, Mau Konsultasi Pencegahan Korupsi

Ia menjelaskan sejumlah faktor yang membuat skor MCP di wilayahnya masih merah.

"Jadi ada dokumen-dokumen dari inspektorat itu yang belum diupload. Kemudian monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum diupload," tuturnya.

"Pokoknya dari total 660 dokumen, kita masih ada sekitar 300-an dokumen yang belum diupload," lanjutnya.

BACA JUGA:Pakai Falcon 9 SpaceX, Peluncuran Satelit Nusantara Lima Dorong Papua dan Maluku Segera Nikmati Internet Cepat

Dari diskusi dengan KPK, Sherly mengatakan disepakati bahwa dokumen-dokumen tersebut disetorkan ke KPK sebelum 30 November 2025 ini.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Sherly hadir di KPK untuk menemui pelaksana tugas (Plt) Direktur Korsup wilayah V KPK Imam Turmudhi. 

"Saat ini rapat sedang berlangsung, diantaranya membahas MCSP di wilayah Maluku Utara," ungkap Budi .

BACA JUGA:Pakai Falcon 9 SpaceX, Peluncuran Satelit Nusantara Lima Dorong Papua dan Maluku Segera Nikmati Internet Cepat

Ia menjelaskan pertemuan ini juga sebagai langkah pendampingan dan pengawasan. 

"Selain pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCP dan sektor-sektor strategis, KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauann terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Close Ads