KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6.79 T dalam Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6.79 T dalam Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp6.79 Triliun dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rak-dok disway-

Valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan senilai Rp 10,3 Miliar.

Kemudian, operasi pengawasan terhadap usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi berhasil menghentikan sementara atau menyegel sebanyak 551 ikan Arwana Super Red (Scleropages Formosus) tanpa perizinan berusaha di Pontianak, Kalimantan Barat.

Nilai valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp 1,3 Miliar.

Tak hanya itu, Ditjen PSDKP juga berhasil memusnahkan 1,5 Ton obat ikan yang tidak terdaftar atau teregister di Pulau Bangka, Provinsi Kepualuan Bangka Belitung. Valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp6,25 Miliar.

BACA JUGA:Scarlett Catat Sejarah! Jadi Brand Parfum Nomor 1 di E-Commerce dan Borong The Iconomics Awards 2025

BACA JUGA:Kiper Inter Milan Alami Kecelakaan Tragis, Tewaskan Pria Lansia Berkursi Roda Berusia 81 Tahun

Sementara itu, operasi pengawasan terhadap aktivitas praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) menggunakan bom, potasium, maupun bius yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, berhasil menangani 19 kasus. Valuasi kerugian negara yang berhasil diselematkan yaitu sebesar Rp4,75 miliar.

“Terakhir, Ditjen PSDKP berhasil melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang laut ilegal karena tidak memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebanyak 87 kasus dan 9 kasus Pemanfaatan Air Laut selain Energi (ALSE). Valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp2,07 Triliun,” tutur Ipunk.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa kinerja di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan akan berdampak langsung pada keberlanjutan ekologi dan kelestarian sumber daya.

Untuk itu, pihaknya tidak akan kendor dalam hal pengawasan sebagai wujud komitmen bahwa negara senantiasa hadir menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

 

 

 

 

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads