Proyek Mobil Nasional Diserahkan ke Bappenas, Soal TKDN Tetap Sesuai Permenperin

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan untuk menjadikan proyek mobil nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Hal tersebut sendiri disampaikan oleh Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, dalam agenda Rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI), yang digelar di kantor Kemenperin, Jakarta, pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu.

BACA JUGA:BMKG: Waspadai Hujan Ekstrem 31 Oktober–6 November 2025, Ini Daftar Wilayah Siaga

BACA JUGA:Terkuak! Onad Ditangkap di Ciputat karena Narkoba, Polisi: Bermula dari Pengembangan

Menurut Febri, Bappenas sendiri nantinya juga akan menjadi pihak yang menentukan apakah nantinya proyek mobil nasional akan resmi menjadi proyek PSN atau tidak.

“Ya seperti yang Pak Menteri sampaikan bahwa proyek mobil nasional baru kami usulkan sebagai PSN ke Kementerian Bappenas. Nah, nanti setelah itu Kementerian Bappenas yang memutuskan apakah itu jadi PSN atau tidak,” jelas Febri kepada Disway di Jakarta, pada Jumat 31 Oktober 2025.

Dari segi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sendiri, Febri menjelaskan bahwa jika nantinya mobil nasional tersebut diproduksi di Indonesia, maka nantinya proses pemenuhan TKDN tersebut nantinya akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) TKDN terbaru.

BACA JUGA:Kok Bisa Mobil SPPG Ngangkut Babi di Nias Selatan? BGN: Itu Milik Yayasan Belum Terverifikasi!

BACA JUGA:7 Daftar Event Jakarta di GBK Spesial Akhir Pekan 1-2 November 2025, Ada Konser BLACKPINK!

Yakni Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 yang menggantikan Permenperin Nomor 16 Tahun 2011.

“Dan ketika investor sudah bangun industri di dalam negeri maka mereka akan dengan mudah mendapatkan sekolah TKDN-nya,” jelas Febri.

Sementara itu terkait merek mobil nasional sendiri, Febri sendiri mengungkapkan bahwa pihak Kemenperin sendiri masih belum mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut.

“Itu yang pertanyaan yang belum bisa saya jawab, saya juga belum tahu informasinya seperti apa,” ucapnya.

BACA JUGA:Telkom Jawa Barat Dukung Akselerasi Pertumbuhan UKM Bandung Melalui Digitalisasi

Sumber: