Hadapi Ancaman Bencana, Bappenas Fokus pada Sistem Respons Jangka Panjang

JAKARTA, DISWAY.ID-- Langkah Kementerian PPN/Bappenas dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat ditelaah dari banyak sektor. 

Pihaknya tak sekadar berfokus pada rehabilitasi fisik, tetapi juga memperkuat sistem tanggap bencana nasional yang lebih terintegrasi dan berbasis data. 

BACA JUGA:Epidemiolog Ungkap Alasan Medis di Balik Urgensi Vaksinasi HPV Sejak Usia 11 Tahun

BACA JUGA:Pacar Jesica Cintya Diburu Netizen: Ketemu Norman Tarigan Titip Uppercut-in Bang!

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy merencanakan sistem tanggap bencana yang memiliki panduan untuk digunakan sebagai kesiapsiagaan jangka panjang.

Bencana yang terjadi pada November 2025 tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya layanan publik, serta menekan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Total kerusakan dan kerugian ditaksir mencapai Rp33 triliun. Menyikapi kondisi itu, Bappenas telah lebih awal menyiapkan dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dasar pemulihan yang terarah dan lintas sektor.

“Sejak awal kami sudah menyiapkan dokumen rencana induk rehabilitasi sebagai dasar pemulihan, dan itu dapat disusun lebih cepat karena koordinasi yang baik,” tegas Menteri Rachmat.

BACA JUGA:BPOM Razia Takjil Ramadan, Pedagang Nakal Siap-siap Kena Sanksi

BACA JUGA:Likuiditas Perekonomian Meroket per Januari 2026, BI Bisik-bisik Penyebabnya!

Komitmen tersebut diperkuat melalui mandat Prabowo Subianto lewat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Dalam keputusan itu, Bappenas dberi tanggung jawab menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Sebagai tindak lanjut, Bappenas merumuskan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP Sumatera). 

Dokumen ini tidak hanya memuat rencana pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga peta mitigasi kebencanaan sebagai dasar pengawasan tata ruang, penentuan lokasi pembangunan yang lebih aman, serta peninjauan ulang perizinan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Sumber: