Koalisi Sipil Angkat Suara, Gelar Pahlawan untuk Soeharto Dinilai Menyesatkan

"Pertama, upaya ini jelas merupakan upaya pengaturan kejahatan oleh negara dan merupakan upaya pemutihan sejarah kelam yang dilakukan oleh rezim otoritarianisme yang terjadi di masa pemerintahan Orba," ujarnya.

BACA JUGA:Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Banten Dukung Fin Expo Banten 2025

BACA JUGA:BYD Perluas Jaringan Diler Secara Serentak di Tiga Lokasi Sulawesi, Perkuat Akses Mobilitas Listrik di Kawasan Timur Indonesia

Ia menilai masa awal rezim Soeharto tidak diawali oleh proses moral yang baik dan bahwa ada rentetan peristiwa sejarah yang kemudian layak dijadikan alasan tidak memberikan gelar pahlawan ke Soeharto, termasuk peristiwa penculikan aktivis dan kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 1998.

Selain pelanggaran HAM, Wira juga menyoroti aspek korupsi sistemik pada masa Orde Baru.

"Selain Soeharto merupakan simbol kebengisan dalam pemerintahan, kita juga melupakan bahwa Soeharto merupakan simbol dari korupsi sistemik yang terjadi di masa pemerintahan Orba. Jaringan bisnis Cendana juga melakukan praktik monopoli, juga ada praktik rente dan kolusi kemudian katakanlah merugikan hingga triliunan rupiah, bahkan tidak diadili hingga detik ini," jelasnya.

BACA JUGA:Anggota DPR RI Rivqy Abdul Halim Dukung Pemanfaatan Aset Tidur untuk Dijadikan UMKM

BACA JUGA:Sepi Pengunjung, Para Pedagang Thrifting Depok Town Square Tetap Bertahan di Tengah Isu Balpres Ilegal

Ia menilai wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak masuk akal dengan banyaknya kesalahan-kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Soeharto yang sifatnya otoritarianisme.

"Pemberian gelar pahlawan bagi figur yang memperkaya diri dan kroni-kroninya itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan," tegas Wira.

Sumber: