Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri Sore Ini, Ada Nama Mahfud MD?

JAKARTA, DISWAY.ID — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik anggota Komite Reformasi Polri pada Jumat sore, 7 November 2025 di Istana Negara.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

“Saya dilantik atau tidak saya belum tahu. Tapi betul nanti jam 16.00 akan ada pelantikan Komite Reformasi Polri,” ujar Yusril saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).

BACA JUGA:Nusron Wahid Buka Suara soal Tanah Jusuf Kalla: Eksekusi Belum Lewat Konstatering

Yusril menegaskan bahwa masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi dari Istana. “Nanti didengar saja ketika keppres-nya dibacakan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Mahfud MD telah menyatakan kesediaannya bergabung dalam Komite Reformasi Polri.

“Insyaallah (Mahfud masuk tim). Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Selasa (23/9/2025).

Selain Mahfud, Prasetyo juga menyebut komite ini akan diisi oleh beberapa mantan Kapolri, meski belum menyebutkan identitas mereka.

“Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian,” tambahnya.

BACA JUGA:Prabowo Tegaskan Tak Takut dan Tak Dikendalikan Jokowi: Aku Hopeng Sama Beliau Kok Takut

Menurut Prasetyo, Komite Reformasi Polri diperkirakan akan berisi sembilan orang anggota yang terdiri dari tokoh hukum, mantan pejabat tinggi negara, dan praktisi kepolisian.

“(Komite Reformasi Kepolisian) mungkin kurang lebih sekitar sembilan,” ujarnya.

Pembentukan komite ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi sektor keamanan di era pemerintahan Prabowo Subianto, yang berfokus pada penegakan hukum yang transparan, modern, dan berintegritas.

Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari evaluasi publik terhadap kinerja Polri dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait transparansi penyidikan dan profesionalitas aparat.

Sumber: