Sosok Sultan Zainal Abidin Syah yang Dapat Gelar Pahlawan Nasional dari Prabowo

Hal ini terjadi karena Belanda menarik dukungan negara-negara Barat yang sebelumnya berpihak. 

Sebagai respons, Pemerintah Indonesia kemudian menutup dan menarik keberadaan misi militer Belanda di Indonesia. 

BACA JUGA:Prabowo Pimpin Upacara Ziarah dan Renungan Suci Peringati Hari Pahlawan 2025, Kenang Pertempuran 10 November 1945 Surabaya

Upaya diplomasi yang telah dilakukan berkali-kali tidak menghasilkan kesepakatan yang sejalan dengan janji Belanda sebelumnya. 

Akhirnya, Indonesia memilih langkah konfrontasi di berbagai bidang, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata.

Langkah awal dilakukan pada tahun 1956, ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo II memutuskan untuk membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) secara sepihak. 

Dengan pembatalan tersebut, KMB dianggap tidak berlaku lagi, sehingga Indonesia kembali berdiri sepenuhnya sesuai dengan semangat Proklamasi 1945.

Sebagai balasan terhadap Belanda yang memasukan Irian Jaya ke dalam Kerajaan Belanda, maka didiriakan Provinsi Perjuangan Irian Barat bertepatan pada HUT RI ke-11 yakni 17 Agustus 1956.

BACA JUGA:Pagi Ini Mengheningkan Cipta Serentak di Hari Pahlawan 10 November, Catat Jamnya!

Provinsi tersebut memiliki ibu kota sementara di Soasiu Tidore, meliputi i Irian Barat yang diduduki Belanda, Tidore, Oba, Weda Patani dan Wasifa.

Presiden Soekarno kemudian menetapkan Zainal Abidin Syah sebagai Gubernur Irian Barat lewat SK Presiden RI Nomor 220 Tahun 1961 tanggal 4 Mei 1961.

Ia diangkat menjadi gubernur dengan pertimbangan bahwa hingga akhir abad ke-19 wilayah tersebut bagian dari Kesultanan Tidore.

Sehingga tidak ada alasan bagi Belanda untuk tidak mengakui Irian Barat sebagai wilayah NKRI.

Bagi rakyat Papua, Zainal dikenal sebagai tokoh yang memiliki patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

Pada tahun 1949, Pemerintah Belanda sempat mengundang Zainal berkunjung ke Irian Barat (Manokwari).

Sumber: